Ketua Umum PBNU Gus Dur kembali membuat manuver dengan menggandeng Ketua DPP Golkar dalam istigotsah. Pertanyaannya, sudah menyimpangkah ia dari khitah NU?
TAK bisa dipungkiri, salah satu yang menyebabkan suasana politik menghangat dan meletupkan kerusuhan belakangan ini adalah manuver terbaru Ketua Umum PBNU Abdurahman Wahid. Dalam rangkaian acara istigotsah alias doa bersama, Gus Dur menggandeng Ketua DPP Golkar Siti Hardiyanti Rukmana. Malah, dalam acara di Semarang, Sidoarjo, Pasuruan, Madiun, hingga Probolinggo, Gus Dur tak pernah ketinggalan menyebut Mbak Tutut -demikian Ketua DPP Golkar itu biasa dipanggil- sebagai tokoh masa depan yang layak diperkenalkan pada massa NU. Sebuah tindakan yang tak pernah dilakukan sebelumnya dalam istigotsah, sebuah acara yang sudah menjadi tradisi NU.
Karena Gus Dur dekat dengan kekuasaan, lalu, apakah Gus Dur bisa dianggap sudah terjun ke politik praktis, yang sekaligus menyalahi komitmen "kembali ke khitah 1926" yang sudah dilaksanakan oleh NU sejak Muktamar Situbondo tahun 1984? Pertanyaan tersebut menjadi polemik yang hangat dibicarakan, tak hanya di kalangan intern NU, tapi juga orang awam.
Tuduhan Gus Dur telah berpolitik praktis, jelas-jelas dilontarkan oleh Ismail Hasan Matareum, Ketua Umum PPP, karena pimpinan partai bintang tersebut adalah orang pertama yang merasa "ketiban sampur" oleh perjalanan istigotsah Gus Dur. Bagaimana tidak, kegiatan keliling Gus Dur bersama dengan Mbak Tutut, yang tokoh penting Golkar dan para elite Golkar lainnya ke kantung-kantung NU, yang juga kantung PPP, dianggap sebagai upaya penggembosan PPP.
Anggapan penggembosan itu bukan hanya ada di otak Buya saja, tetapi juga pada massa PPP yang dilalui perjalanan istigotsah. Pada acara di Pasuruan yang merupakan basis PPP misalnya, keakraban Gus Dur dengan Mbak Tutut sempat memancing amarah pendukung PPP. Mereka melempar batu-batu dan sandal ke arah panggung pada saat acara hiburan. Tetapi aksi tersebut segera diredam oleh pasukan pengaman yang memang luar biasa ketat.
Ketidaksukaan juga datang dari keluarga besar NU sendiri. Walaupun istigotsah sudah menjadi tradisi NU, tidak berarti istighotsah "plus" kali ini disetujui oleh warga NU. Itu sebabnya, NU cabang Bangkalan tidak mengirimkan delegasi untuk ikut istigotsah di Sidoarjo, 2 April lalu.
Menurut K.H Nuruddin A.Rachman, Wakil Ketua Tanfidziyah NU Bangkalan, langkah tersebut diambil dari hasil keputusan rapat Pengurus Cabang NU Bangkalan yang dihadiri para kiai. Pertimbangannya, untuk menghindari kebingungan warga NU Bangkalan dalam mensikapi istigotsah di Sidoarjo, terutama hubungannya dengan kekuatan politik yang ada. "Walaupun istigotsah di Sidoarjo itu hanya pengajian tetapi tidak dapat dihindarkan menimbulkan banyak anggapan," kata Nuruddin. Artinya, istigotsah di Sidoarjo bisa dianggap tidak murni sebagai pengajian. "Dalam kondisi menjelang pemilu, dikhawatirkan acara tersebut bersinggungan dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada," tambahnya.
K.H. Abdullah Schal, kiai karismatik yang pernah dituduh oleh KSAD, Jenderal Hartono sebagai dalang kerusuhan di Kalimantan Barat, juga mendukung sikap PC NU Bangkalan. "Agar warga NU Bangkalan tidak bingung maka lebih baik ngalah tidak datang saja," katanya.
Mereka lalu membandingkan "kemurnian" istigotsah di Sidoarjo dengan acara akbar serupa yang dihadiri sekitar 750 ribu umat, 15 Desember lalu di lapangan Tambaksari, Surabaya. Saat itu, kata Nuruddin, istigotsah berjalan murni karena tidak ada pidato dari para pejabat dan tokoh-tokoh OPP lainnya. "Acaranya hanya berdoa untuk keselamatan bangsa," katanya. Untuk itulah, ribuan warga NU Bangkalan datang berbondong-bondong mengendarai ratusan kendaraan. Dalam istigotsah tersebut, selain Gus Dur dan K.H. Ilyas Ruchiyat, hadir juga 41 kiai NU kondang di Jawa Timur, termasuk tiga kiai karismatik: K.H. Abdullah Schal, K.H. Sofyan, dan K.H. Cholil As'ad Syamsul Arifin. Yang penting, walaupun hadir kiai anggota PPP atau pun Golkar, tidak ada tokoh OPP yang hadir, apalagi diberi panggung untuk bicara.
Sebenarnya rangkaian istigotsah belakangan ini tidak bisa dilepaskan begitu saja dari move Gus Dur sebelumnya. Ketika terjadi kerusuhan di kantung-kantung NU seperti di Situbondo dan Tasikmalaya, meluncurlah tuduhan dari Gus Dur tentang Naga Hijau pada pihak-pihak tertentu yang dianggap sebagai pencetus kerusuhan. Ada kesan karena NU dipojokkan, maka tuduhan itu dilemparkan.
Kalau ditilik, perasaan dipojokkan itu memang ada dasarnya dan sudah menjadi bagian hidup NU itu sendiri. Menurut catatan sejarah, walaupun NU sudah mengukir jasa bagi negara Indonesia, mulai dari melawan penjajahan, ikut mendirikan Partai Masyumi, membendung komunisme ala PKI, hingga setia pada Orde Baru, tetapi tetap menjadi sasaran ketidakadilan politik. Keputusan keluar dari Masyumi misalnya, merupakan salah satu contoh langkah NU bereaksi atas perlakuan tidak adil. Selain itu, sejarah juga mencatat bahwa elite NU tidak segan-segan "menjual murah" umat untuk kepentingan politik tertentu.
Luka-luka yang diderita NU tidak menghasilkan apa pun kecuali perpecahan di dalam tubuhnya sendiri. Kondisi tersebut memuncak dengan perpecahan menahun antara kelompok Cipete (Idham Chalid) dan Situbondo (ulama). Nah, kalau NU sudah pecah pimpinannya, maka umatnya pun pecah.
Adalah ide Gus Dur sendiri yang ingin menyelesaikan pertentangan di dalam tubuh NU. Dalam Muktamar NU ke-27 di Situbondo, NU memutuskan untuk kembali ke khitah 1926, yang artinya NU tidak terlibat politik praktis lagi. Sebuah keputusan yang membuat pemerintah gembira. Pada saat itulah hubungan antara NU dan pemerintah tampak akrab. Presiden Suharto hadir di muktamar yang disambut dengan rangkulan Kiai As'ad Syamsul Arifin, sang tuan rumah dan pimpinan Pesantren Sukorejo, salawat badar dan lagu Indonesia Raya pun terdengar.
Tampaknya dari dasar sejarah NU itulah, sikap Gus Dur dapat dijelaskan, termasuk perasaan dipojokkan karena serangkaian kerusuhan yang terjadi di daerah NU. Ternyata kembali ke khitah saja tidak cukup membuat NU "aman" dari segala sasaran kepentingan politik. Di bawah pimpinan Gus Dur, umat NU diajak "meniti buih", demikian menurut istilah Riswanda Imawan, pengamat politik dari UGM Yogyakarta. NU diajak Gus Dur untuk menggandeng Megawati, tetapi juga Mbak Tutut. "Golek simpatine (mencari simpati) warga NU, cari cara yang kreatif," kata Gus Dur pada acara istigotsah di Madiun, Sabtu lalu.
Toh, jurus "meniti buih" Gus Dur tidak disetujui oleh semua unsur NU. Forum Komunikasi Generasi Muda NU (FKGM-NU) Yogyakarta, misalnya. Reaksi keras mereka tidak terbatas pada istigotsah bersama Mbak Tutut saja, tetapi juga tindakan Gus Dur sebelumnya, seperti menuduh Humanika sebagai dalang kerusuhan Tasikmalaya.
Protes FKGM-NU tersebut diwujudkan dalam pernyataan Seruan Akhir Maret Untuk K.H. Abdurrahman Wahid, yang pada intinya menginginkan agar Gus Dur lebih arif dan tidak terlalu cepat mengambinghitamkan seseorang atau sekelompok orang. Karena tindakan yang demikian itu justru akan menutup kedok elite politik tertentu yang bermain di balik kerusuhan. "Kita tidak tahu apa maunya Gus Dur," kata Jadul menyayangkan.
Anak-anak muda tersebut pada pokoknya mendukung Gus Dur sebagai tokoh pembaharu. Tetapi, sepak terjang Gus Dur belakangan ini membuat mereka khawatir. "Apalagi sekarang Gus Dur menggandeng Tutut ke mana-mana, akan menyeret Gus Dur ke hal-hal yang spekulatif," kata Nuruddin Amin, salah seorang aktivis FKGM-NU. "Kedekatan Gus Dur dengan Mabak Tutut, yang sudah pasti anak Presiden Suharto, yang merupakan simbol status quo tentu akan merugikan Gus Dur sebagai simbol perubahan," tambahnya menyayangkan.
Lebih jauh lagi, kecepatan permainan politik di tingkat elite politik telah menyeret Gus Dur ke manuver politik yang sudah tidak bisa diprediksikan lagi oleh umat NU. Setelah salaman dengan Presiden Suharto, berpelukan dengan Jendral Hartono, sekarang bergandengan dengan Mbak Tutut. "Sekarang banyak umat NU yang merasa berjarak dengan Gus Dur," kata Nuruddin yang juga sekretaris PW NU Yogyakarta.
Benarkah langkah pemimpin 30 juta umat ini telah keluar dari relnya? Drs. Hm Hafidz Ustman, 57 tahun, salah satu Ketua Tanfidziyah PBNU yakin bahwa apa yang dilakukan Gus Dur tidak menyalahi khitah NU. "Langkah itu adalah langkah silaturrahmi biasa yang tidak perlu dipolitisasi," kata Hafidz. "Yang tahu khitah itu kan kami. Pemilu kan sudah dua kali sejak kembali ke khitah, jadi kita sudah berpengalaman," tambahnya.
Ketua Syuriah PBNU K.H. Ilyas Ruchyat pun menganggap manuver cucu pendiri NU itu masih dalam garis khitah. "Dengan memperkenalkan Mbak Tutut pada masyarakat NU, bukan berarti menuntut warga NU untuk mencoblos Golkar," katanya.
Tampaknya, PBNU sudah sepakat untuk satu suara menanggapi manuver-manuver Gus Dur ini. Cuma, siapa tahu pertentangan yang terjadi di dalam tubuh ormas terbesar ini?
Laporan Rachmat H. Cahyono (Jakarta), Aendra HM (Bandung), R Fadjri (Yogyakarta), Zed Abidin dan Abdul Manan (Surabaya)
D&R, Edisi 970419-035/Hal. 20 Rubrik Liputan Khusus
TAK bisa dipungkiri, salah satu yang menyebabkan suasana politik menghangat dan meletupkan kerusuhan belakangan ini adalah manuver terbaru Ketua Umum PBNU Abdurahman Wahid. Dalam rangkaian acara istigotsah alias doa bersama, Gus Dur menggandeng Ketua DPP Golkar Siti Hardiyanti Rukmana. Malah, dalam acara di Semarang, Sidoarjo, Pasuruan, Madiun, hingga Probolinggo, Gus Dur tak pernah ketinggalan menyebut Mbak Tutut -demikian Ketua DPP Golkar itu biasa dipanggil- sebagai tokoh masa depan yang layak diperkenalkan pada massa NU. Sebuah tindakan yang tak pernah dilakukan sebelumnya dalam istigotsah, sebuah acara yang sudah menjadi tradisi NU.
Karena Gus Dur dekat dengan kekuasaan, lalu, apakah Gus Dur bisa dianggap sudah terjun ke politik praktis, yang sekaligus menyalahi komitmen "kembali ke khitah 1926" yang sudah dilaksanakan oleh NU sejak Muktamar Situbondo tahun 1984? Pertanyaan tersebut menjadi polemik yang hangat dibicarakan, tak hanya di kalangan intern NU, tapi juga orang awam.
Tuduhan Gus Dur telah berpolitik praktis, jelas-jelas dilontarkan oleh Ismail Hasan Matareum, Ketua Umum PPP, karena pimpinan partai bintang tersebut adalah orang pertama yang merasa "ketiban sampur" oleh perjalanan istigotsah Gus Dur. Bagaimana tidak, kegiatan keliling Gus Dur bersama dengan Mbak Tutut, yang tokoh penting Golkar dan para elite Golkar lainnya ke kantung-kantung NU, yang juga kantung PPP, dianggap sebagai upaya penggembosan PPP.
Anggapan penggembosan itu bukan hanya ada di otak Buya saja, tetapi juga pada massa PPP yang dilalui perjalanan istigotsah. Pada acara di Pasuruan yang merupakan basis PPP misalnya, keakraban Gus Dur dengan Mbak Tutut sempat memancing amarah pendukung PPP. Mereka melempar batu-batu dan sandal ke arah panggung pada saat acara hiburan. Tetapi aksi tersebut segera diredam oleh pasukan pengaman yang memang luar biasa ketat.
Ketidaksukaan juga datang dari keluarga besar NU sendiri. Walaupun istigotsah sudah menjadi tradisi NU, tidak berarti istighotsah "plus" kali ini disetujui oleh warga NU. Itu sebabnya, NU cabang Bangkalan tidak mengirimkan delegasi untuk ikut istigotsah di Sidoarjo, 2 April lalu.
Menurut K.H Nuruddin A.Rachman, Wakil Ketua Tanfidziyah NU Bangkalan, langkah tersebut diambil dari hasil keputusan rapat Pengurus Cabang NU Bangkalan yang dihadiri para kiai. Pertimbangannya, untuk menghindari kebingungan warga NU Bangkalan dalam mensikapi istigotsah di Sidoarjo, terutama hubungannya dengan kekuatan politik yang ada. "Walaupun istigotsah di Sidoarjo itu hanya pengajian tetapi tidak dapat dihindarkan menimbulkan banyak anggapan," kata Nuruddin. Artinya, istigotsah di Sidoarjo bisa dianggap tidak murni sebagai pengajian. "Dalam kondisi menjelang pemilu, dikhawatirkan acara tersebut bersinggungan dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada," tambahnya.
K.H. Abdullah Schal, kiai karismatik yang pernah dituduh oleh KSAD, Jenderal Hartono sebagai dalang kerusuhan di Kalimantan Barat, juga mendukung sikap PC NU Bangkalan. "Agar warga NU Bangkalan tidak bingung maka lebih baik ngalah tidak datang saja," katanya.
Mereka lalu membandingkan "kemurnian" istigotsah di Sidoarjo dengan acara akbar serupa yang dihadiri sekitar 750 ribu umat, 15 Desember lalu di lapangan Tambaksari, Surabaya. Saat itu, kata Nuruddin, istigotsah berjalan murni karena tidak ada pidato dari para pejabat dan tokoh-tokoh OPP lainnya. "Acaranya hanya berdoa untuk keselamatan bangsa," katanya. Untuk itulah, ribuan warga NU Bangkalan datang berbondong-bondong mengendarai ratusan kendaraan. Dalam istigotsah tersebut, selain Gus Dur dan K.H. Ilyas Ruchiyat, hadir juga 41 kiai NU kondang di Jawa Timur, termasuk tiga kiai karismatik: K.H. Abdullah Schal, K.H. Sofyan, dan K.H. Cholil As'ad Syamsul Arifin. Yang penting, walaupun hadir kiai anggota PPP atau pun Golkar, tidak ada tokoh OPP yang hadir, apalagi diberi panggung untuk bicara.
Sebenarnya rangkaian istigotsah belakangan ini tidak bisa dilepaskan begitu saja dari move Gus Dur sebelumnya. Ketika terjadi kerusuhan di kantung-kantung NU seperti di Situbondo dan Tasikmalaya, meluncurlah tuduhan dari Gus Dur tentang Naga Hijau pada pihak-pihak tertentu yang dianggap sebagai pencetus kerusuhan. Ada kesan karena NU dipojokkan, maka tuduhan itu dilemparkan.
Kalau ditilik, perasaan dipojokkan itu memang ada dasarnya dan sudah menjadi bagian hidup NU itu sendiri. Menurut catatan sejarah, walaupun NU sudah mengukir jasa bagi negara Indonesia, mulai dari melawan penjajahan, ikut mendirikan Partai Masyumi, membendung komunisme ala PKI, hingga setia pada Orde Baru, tetapi tetap menjadi sasaran ketidakadilan politik. Keputusan keluar dari Masyumi misalnya, merupakan salah satu contoh langkah NU bereaksi atas perlakuan tidak adil. Selain itu, sejarah juga mencatat bahwa elite NU tidak segan-segan "menjual murah" umat untuk kepentingan politik tertentu.
Luka-luka yang diderita NU tidak menghasilkan apa pun kecuali perpecahan di dalam tubuhnya sendiri. Kondisi tersebut memuncak dengan perpecahan menahun antara kelompok Cipete (Idham Chalid) dan Situbondo (ulama). Nah, kalau NU sudah pecah pimpinannya, maka umatnya pun pecah.
Adalah ide Gus Dur sendiri yang ingin menyelesaikan pertentangan di dalam tubuh NU. Dalam Muktamar NU ke-27 di Situbondo, NU memutuskan untuk kembali ke khitah 1926, yang artinya NU tidak terlibat politik praktis lagi. Sebuah keputusan yang membuat pemerintah gembira. Pada saat itulah hubungan antara NU dan pemerintah tampak akrab. Presiden Suharto hadir di muktamar yang disambut dengan rangkulan Kiai As'ad Syamsul Arifin, sang tuan rumah dan pimpinan Pesantren Sukorejo, salawat badar dan lagu Indonesia Raya pun terdengar.
Tampaknya dari dasar sejarah NU itulah, sikap Gus Dur dapat dijelaskan, termasuk perasaan dipojokkan karena serangkaian kerusuhan yang terjadi di daerah NU. Ternyata kembali ke khitah saja tidak cukup membuat NU "aman" dari segala sasaran kepentingan politik. Di bawah pimpinan Gus Dur, umat NU diajak "meniti buih", demikian menurut istilah Riswanda Imawan, pengamat politik dari UGM Yogyakarta. NU diajak Gus Dur untuk menggandeng Megawati, tetapi juga Mbak Tutut. "Golek simpatine (mencari simpati) warga NU, cari cara yang kreatif," kata Gus Dur pada acara istigotsah di Madiun, Sabtu lalu.
Toh, jurus "meniti buih" Gus Dur tidak disetujui oleh semua unsur NU. Forum Komunikasi Generasi Muda NU (FKGM-NU) Yogyakarta, misalnya. Reaksi keras mereka tidak terbatas pada istigotsah bersama Mbak Tutut saja, tetapi juga tindakan Gus Dur sebelumnya, seperti menuduh Humanika sebagai dalang kerusuhan Tasikmalaya.
Protes FKGM-NU tersebut diwujudkan dalam pernyataan Seruan Akhir Maret Untuk K.H. Abdurrahman Wahid, yang pada intinya menginginkan agar Gus Dur lebih arif dan tidak terlalu cepat mengambinghitamkan seseorang atau sekelompok orang. Karena tindakan yang demikian itu justru akan menutup kedok elite politik tertentu yang bermain di balik kerusuhan. "Kita tidak tahu apa maunya Gus Dur," kata Jadul menyayangkan.
Anak-anak muda tersebut pada pokoknya mendukung Gus Dur sebagai tokoh pembaharu. Tetapi, sepak terjang Gus Dur belakangan ini membuat mereka khawatir. "Apalagi sekarang Gus Dur menggandeng Tutut ke mana-mana, akan menyeret Gus Dur ke hal-hal yang spekulatif," kata Nuruddin Amin, salah seorang aktivis FKGM-NU. "Kedekatan Gus Dur dengan Mabak Tutut, yang sudah pasti anak Presiden Suharto, yang merupakan simbol status quo tentu akan merugikan Gus Dur sebagai simbol perubahan," tambahnya menyayangkan.
Lebih jauh lagi, kecepatan permainan politik di tingkat elite politik telah menyeret Gus Dur ke manuver politik yang sudah tidak bisa diprediksikan lagi oleh umat NU. Setelah salaman dengan Presiden Suharto, berpelukan dengan Jendral Hartono, sekarang bergandengan dengan Mbak Tutut. "Sekarang banyak umat NU yang merasa berjarak dengan Gus Dur," kata Nuruddin yang juga sekretaris PW NU Yogyakarta.
Benarkah langkah pemimpin 30 juta umat ini telah keluar dari relnya? Drs. Hm Hafidz Ustman, 57 tahun, salah satu Ketua Tanfidziyah PBNU yakin bahwa apa yang dilakukan Gus Dur tidak menyalahi khitah NU. "Langkah itu adalah langkah silaturrahmi biasa yang tidak perlu dipolitisasi," kata Hafidz. "Yang tahu khitah itu kan kami. Pemilu kan sudah dua kali sejak kembali ke khitah, jadi kita sudah berpengalaman," tambahnya.
Ketua Syuriah PBNU K.H. Ilyas Ruchyat pun menganggap manuver cucu pendiri NU itu masih dalam garis khitah. "Dengan memperkenalkan Mbak Tutut pada masyarakat NU, bukan berarti menuntut warga NU untuk mencoblos Golkar," katanya.
Tampaknya, PBNU sudah sepakat untuk satu suara menanggapi manuver-manuver Gus Dur ini. Cuma, siapa tahu pertentangan yang terjadi di dalam tubuh ormas terbesar ini?
Laporan Rachmat H. Cahyono (Jakarta), Aendra HM (Bandung), R Fadjri (Yogyakarta), Zed Abidin dan Abdul Manan (Surabaya)
D&R, Edisi 970419-035/Hal. 20 Rubrik Liputan Khusus
Comments