Sunday, June 29, 1997

Mega, Haul, dan Wayang Kulit

Kepolisian Yogyakarta membatalkan izin pentas wayang kulit menyambut syukuran keluarga Acun Hadiwijoyo karena Megawati akan hadir. Hak pribadi Mega dipersempit?

KEHIDUPAN Megawati, seperti pernah dilukiskan Bung Karno dalam bukunya, Penyambung Lidah Rakyat, akan mengalami cobaan dan gejolak. Ia tiga kali menikah, sekolahnya tidak selesai, dan kini hak-haknya pun banyak yang dijegal. Baik haknya sebagai Ketua Umum PDI hasil Musyawarah Nasional PDI 1993 maupun hak-hak pribadi lainnya.

Penderitaan yang dialami Megawati, 51 tahun, rupanya tak urung berhenti. Sabtu akhir pekan lalu, 21 Juni, ia kembali kehilangan hak pribadinya. Izin pergelaran wayang kulit dalam rangka hajatan syukuran sebuah keluarga di Yogyakarta dicabut. Penyebabnya sepele: Megawati akan hadir pada acara wayang kulit itu. Padahal, kedatangan putri Bung Karno tersebut dalam kapasitasnya sebagai pribadi, bukan sebagai Ketua Umum DPP PDI hasil Musyawarah Nasional PDI 1993.

Tamu undangan dan penonton yang sudah datang di Ndalem Notoprajan,Yogyakarta, pada Sabtu malam lalu itu pun kecewa. Kekecewaan juga dirasakan Dalang Ki Samdani Hardono dan para krunya, serta tentu saja tuan rumah, Acun Hadiwijoyo.

Sebenarnya, tidak ada yang istimewa dalam acara syukuran keluarga tersebut. Tidak ada publikasi khusus. Bahkan, ketika diumumkan pembatalan acara pada pukul 20.45 oleh wakil keluarga, Totok Ispurwanto, tamu undangan dan penonton baru beberapa gelintir. Tapi, di luar tempat itu, aparat keamanan sudah berjaga-jaga. "Karena satu dan lain hal, acara wayang kulit dalam rangka syukuran malam ini dibatalkan," kata Totok mengumumkan.

Ndalem Notoprajan memang sudah biasa dijadikan tempat kegiatan pentas kesenian atau budaya. Dengan demikian, rencana acara malam itu tidak termasuk istimewa. Acara menjadi terasa istimewa justru dengan kehadiran petugas kepolisian sejak sore harinya. Aparat dari Polresta Yogyakarta sudah bertemu dengan tuan rumah, Acun. Mereka mengadakan negosiasi tentang kelanjutan acara itu.

Jika biasanya negosiasi berkutat soal lakon yang akan digelar, malam itu justru tentang tamu yang bakal hadir. Tamu dimaksud adalah Megawati Soekarnoputri. Saat negosiasi berjalan sebenarnya izin acara syukuran itu sudah dikantungi Acun. Izin tertulis dari Polresta Yogyakarta juga sudah turun siang harinya.

Acun berkeras agar acara keluarga sebagai rasa syukur atau keberhasilan kedua anaknya yang naik kelas itu tetap dilangsungkan. Rencananya, wayang kulit itu akan mengambil lakon Srikandi Winisuda. "Sebagai umat beragama, kami kemudian mengadakan syukuran. Karena acara ini acara syukuran, kami tidak membatasi jumlah pengunjung. Pokoknya, terbuka dan gratis. Secara kebetulan, saya kenal dekat dengan Bu Mega dan siang itu ia sedang berada di Yogyakarta, maka langsung saja saya undang. Ternyata beliau bersedia hadir. Itulah ceritanya mengapa Bu Mega akan datang," kisah Acun ketika ditemui D&R di rumahnya, Sabtu pekan lalu itu.

* Hotel Dijaga

Karena larangan tersebut, Mega yang sudah keburu lapor keluar dari hotel terpaksa hanya berputar-putar di dalam Kota Yogya. Putri Presiden Pertama Republik Indonesia itu tak bisa sampai ke Ndalem Notoprajan karena seluruh jalan menuju ke sana sudah ditutup. "Saya kasihan kepada Bu Mega, kok, nasibnya bisa seperti itu," ucap Acun.

Kedatangan Mega di Yogya sendiri dalam rangkaian perjalanan pulang dari makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, sehari sebelumnya. Ia sempat mengadakan pertemuan tertutup dengan pengurus DPD PDI Perjuangan Yogya dan simpatisan Pendukung Setia Ibu Megawati Yogya di rumah Soetardjo Soerjogoeritno, salah seorang Ketua DPP PDI. Waktu itu tidak banyak yang tahu kehadirannya sehingga tidak ada penyambutan khusus. Tapi, ketika aparat keamanan mencium kehadirannya, tampak jelas "perlakuan khusus" yang diberikan kepada pemimpin PDI yang bisa memerintahkan jutaan anak buahnya untuk tak berkampanye itu. Di sekitar Hotel Aquilla yang dikabarkan untuk menginap Mega terlihat aparat keamanan berjaga-jaga.

Perlakuan semacam itulah yang membuat Megawati mengucapkan unek-uneknya di hadapan ribuan massa yang menghadiri haul ke-27 Bung Karno di makamnya di Blitar. Semula, ibu dari tiga anak itu enggan berbicara. Adik-adik wanitanyalah, Rahmawati dan Sukmawati, yang mengisi acara. Rahma, Ketua Panitia, menjelaskan soal Soekarno dan kondisi Indonesia saat ini, sedangkan Sukma menyambungnya dengan sebuah puisi Kepada Bung Karno.

Namun, menjelang acara haul itu berakhir, pukul 21.48, sebagian massa yang terdiri dari anak muda terus mengelu-elukan "Hidup Mega" dan tak akan bubar sebelum Mega berbicara. Haul tahun ini--yang dihadiri keluarga Bung Karno, tokoh-tokoh PDI, dan ribuan pengunjung yang lebih banyak dibanding tahun-tahun lalu--adalah haul pertama Mega setelah Peristiwa 27 Juli, yang melambungkan namanya di mata para simpatisan PDI.

Akhirnya, Megawati menerima permintaan massanya itu dengan berpidato selama 10 menit. "Saya ngomong sedikit. Sebetulnya saya tahu, biasanya kalau saya pergi ke mana saja, itu diikuti oleh mereka, petugas, yang mungkin mencatat kata-kata saya. Maunya, kalau bisa, mulut saya yang satu ini diplester. Tuhan yang Mahatahu, Mahamengetahui, atas mulut yang kecil ini. Yang Mahakuasa bilang, berbicaralah Mega seperti namamu, Megawati," tutur istri Taufik Kiemas itu.

M.J., Budi Nugroho, Abdul Manan (Surabaya), dan Prasetya (Yogya)

D&R, Edisi 970628-045/Hal. 31 Rubrik Peristiwa & Analisa

Saturday, June 28, 1997

Tragedi Kiai Hisyam

Aparat keamanan di Madura diduga telah menganiaya warga setempat. Bahkan, ada kiai yang digunting kupingnya. Tapi, pihak Kodam V/Brawijaya menyangkal.

KERUSUHAN massa di Sampang dan Pamekasan, Madura, Jawa Timur, awal bulan ini tampaknya bakal berujung di pengadilan. Kamis, 19 Juni lalu, 32 warga Pamekasan melaporkan kasus penganiayaan yang mereka alami ke Yayasan Lembaga Pembela Hukum (LPH) Yogyakarta. Menurut Artidjo Alkostar, ketua yayasan itu, hal tersebut adalah laporan penganiayaan kedua yang disampaikan oleh warga Pamekasan ke LPH Yogyakarta. Sebelumnya, pada 7 Juni lalu, pihaknya juga menerima pengaduan tertulis dari 46 orang warga Sampang, yang mengaku telah dianiaya aparat keamanan di Madura. Kedua kasus penganiayaan itu terjadi dalam waktu yang berbeda.

Yang pertama terjadi Minggu malam, 1 Juni 1997 lalu, menimpa 46 orang warga Dusun Pamulaan, Desa Congapan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Sore itu, K.H. Hisyam, pimpinan Madrasah Ibtidaiah Darul Iman di Desa Congapan, mengantarkan seorang santrinya berangkat mondok ke Pesantren Darul Tauhid di Desa Lenteng, Kecamatan Propoh, Pamekasan. Ia mengajak sejumlah warga desa, yang berjumlah lebih dari 40 orang, ke pesantren yang dipimpin K.H. Ali Karar itu. Maklum, dalam tradisi pesantren Madura, mengantar orang nyantri dan bersilaturahmi kepada kiai adalah perbuatan mulia. Rombongan yang menumpang sebuah pikap carteran dan dua motor itu tiba dengan selamat di Propoh.

Sekitar pukul 20.00, mereka berpamitan pulang. Nah, ketika rombongan melintas di depan kantor Koramil Propoh, mereka terhalang lincak (bangku dari bambu) yang dipasang melintang di jalan. Rombongan itu lalu berhenti. Saat itu muncul dua orang berpakaian preman, diduga sebagai petugas koramil, yang kemudian menggeledah mereka. Ketika itu, situasi memang masih tegang sehabis pecahnya kerusuhan massa pada hari pencoblosan 29 Mei lalu.

Karena tak ditemukan sesuatu yang mencurigakan, rombongan itu berniat untuk melanjutkan perjalanan. Tapi, tanpa sebab yang jelas, salah seorang petugas--kemudian diketahui bernama Ali--mengambil alih kemudi dan membawa rombongan itu ke arah Pamekasan. Ada empat petugas lain yang ikut. Mereka naik motor mengiring di belakang.

* Tidak Mempan

Namun, di tengah jalan, mobil itu mogok. Ali menyuruh membeli bensin satu jeriken. Tapi, kata Kiai Hisyam, 40 tahun, kepada D&R yang menemuinya di pesantrennya, mobil itu sudah diisi penuh sebelum berangkat, jadi mustahil bensin habis. Benar, ketika tutup tanki bahan bakar dibuka, bensin masih penuh. Petugas lalu memasukkan jeriken yang tak jadi dipakai itu ke dalam mobil. Tak lama kemudian muncul truk tentara. Anggota rombongan itu kemudian dipindahkan ke truk tersebut dan dibawa ke Polres Pamekasan.

Setiba di polres, mereka kembali digeledah dan disuruh buka baju. Lalu, diinterogasi oleh sejumlah polisi berpakaian preman yang tak mereka kenal identitasnya. Inti interogasi: rombongan itu dituduh berniat membakar kantor Koramil Propoh. "Kantor apa saja yang akan kalian bakar? Kiai mana yang kalian tuju? Diberi apa saja oleh kiai kalian?" demikian para oknum petugas itu membentak sembari berkali-kali menghunjamkan jotosan .

Sebagai bukti tuduhan tersebut, para oknum petugas keamanan itu menunjukkan jeriken bensin, sabut kelapa, dan selembar bendera PPP. "Padahal, yang meletakkan jeriken bensin adalah aparat keamanan yang membawa kami dari Propoh. Kami juga tak tahu-menahu tentang sabut kelapa dan bendera bergambar bintang. Kami heran, dari mana datangnya bendera itu. Mungkin turun dari langit?" demikian tertulis dalam laporan pengaduan mereka ke LPH Yogyakarta.

Karena para warga Congapan itu menolak membenarkan tuduhan, siksaan makin bertubi-tubi. Yang paling menderita adalah Kiai Hisyam, yang dianggap sebagai pimpinan rombongan. Kiai yang cuma bisa berbahasa Madura itu bengkak mata kanannya karena dipukul dengan botol. Bahkan, kuping kirinya sempat digunting dan disilet oleh seorang petugas. Syukurlah tidak mempan, cuma bengkak. "Saya tidak punya ilmu kebal. Ini pertanda dari Allah bahwa saya berada pada pihak yang benar," ujar Hisyam kepada D&R. Gagal menggunting kuping Kiai Hisyam, para oknum itu kemudian menelanjangi kiai bertubuh kekar itu di hadapan para muridnya. Hisyam, menurut laporan tertulis ke LPH Yogyakarta, "diperiksa" dari ujung kepala sampai ke ujung kaki.

* Bergelantungan

Aksi brutal itu baru berhenti ketika hari menjelang subuh. Sekitar pukul 06.00, rombongan itu dibebaskan. Itu pun setelah dijemput Kepala Desa Congapan. Tapi, sebelum bebas, rombongan itu masih harus menjalani serangkaian "prosedur". Mereka difoto untuk diidentifikasi. "Katanya, kami akan dipanggil jika ada apa-apa," cerita Mustakim, salah seorang santri. Selain itu, mereka juga harus merelakan semua isi kantung--termasuk uang Rp 200 ribu--ke tangan para oknum itu.

Akibat penyiksaan tersebut, sampai saat ini kaki Kiai Hisyam masih pincang kalau berjalan. Sementara itu Ibrahim, salah seorang guru ngaji lulusan Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur, pecah bibirnya. Santri lain: M. Jufri, mengalami patah punggung, Bukat patah pinggang, dan Marwi rompal kedua gerahamnya. Tapi, meski sakit, mereka tak pergi ke dokter. "Setelah dianiaya, kami diberi obat oleh Habib. Saat itu juga sakit kami sembuh," ujar Mustakim.

Pada hari Kiai Hisyam dibebaskan, insiden kedua terjadi, juga di Pamekasan. Senin siang itu, sebuah rombongan yang terdiri dari 29 orang warga Desa Bujur Barat dan empat orang warga Desa Batubintang--keduanya di Kecamatan Batumarmar, Pamekasan --mengadakan kunjungan silaturahmi ke pesantren Kiai Ali Karar di Pamekasan dan Kiai Alawy Muhammad di Sampang. Seperti rombongan Kiai Hisyam, mereka juga naik pikap carteran berdesak-desakan, bahkan ada yang bergelantungan di badan mobil--maklum, murah meriah.

Sekitar pukul 20.00, usai acara silaturahmi, rombongan berpikap itu meluncur kembali ke Batumarmar. Tapi, ketika melewati perempatan Kota Pamekasan, tiba-tiba rombongan dihentikan oleh patroli tentara, mungkin karena tampak mencurigakan. Mereka lalu digiring ke kantor Koramil Pamekasan, tapi petugas di sana menolak menerima. Lalu, mereka dioper ke Kodim Pamekasan.

Di sana, mereka diinterogasi. Petugas ingin tahu apa yang mereka lakukan selama mengunjungi kedua kiai itu. Tapi, sebelum mereka sempat menjelaskan, para aparat keamanan itu sudah keburu menyusulkan pertanyaan lain: kitab apa yang dibagikan Kiai Ali Karar kepada para ulama. Belum pula pertanyaan itu sempat terjawab, oknum petugas itu sudah membentak sembari menghunjamkan jotosan dan tendangan kaki bersepatu ke arah para anggota rombongan yang merunduk ketakutan itu. Alhasil, rombongan warga Batumarmar juga menderita beragam jenis penganiayaan. Para oknum juga mengemasi arloji, cincin, dan uang milik rombongan itu, yang nilainya ditaksir mencapai Rp 6 juta.

Ada dugaan kedua kasus itu berhubungan, yakni terkait dengan kerusuhan massa yang dilakukan massa pendukung PPP yang kecewa karena adanya kecurangan pemilu. Apalagi, dalam kedua kasus itu tersangkut nama Kiai Ali Karar, seorang ulama yang dikenal sebagai pendukung berat PPP. Sebuah sumber D&R menyebut, "pemeriksaan" atas rombongan Kiai Hisyam itu terjadi atas sepengetahuan Kapolres Pamekasan Letkol Wahyudi dan Dandim Pamekasan Letkol Raharjo.

Alasannya: untuk antisipasi kerusuhan pasca-pemilu. Maklum, pada hari rombongan Kiai Hisyam ditahan, rumah Kiai Musyawafak, 38 tahun, seorang ulama pendukung Golkar di Kecamatan Pademawu, Pamekasan, dibakar massa. Akibatnya, aparat keamanan disiagakan di seluruh penjuru kota. Kapolres Wahyudi kepada wartawan dua pekan lalu mengaku penahanan terhadap warga Congapan itu diambil sebagai tindakan berjaga-jaga.

* Lapor ke Yogya

Namun, para santri Kiai Hisyam menolak kaitan itu. "Kami tidak ada hubungan dengan PPP. Waktu kampanye, di desa ini juga tidak ada kampanye," tutur Mustakim. Pengurus PPP Sampang juga menolak kaitan itu. Sekretaris DPC PPP Sampang Hasan Asyari bahkan mengaku tak mengatahui adanya kasus penganiayaan itu. "Saya baru tahu kasus ini dari sampeyan," kata Asyari kepada D&R yang menghubunginya Sabtu pekan lalu. Tapi, Asyari lalu mengontak Asjari, Komisaris Kecamatan PPP Camplong, yang lantas membenarkan terjadinya penganiayaan terhadap rombongan Kiai Hisyam itu.

Ketidaktahuan yang sama juga disampaikan Kepala Penerangan Kodam V/Brawijaya Letkol S. Subagio ketika dimintai konfirmasi oleh D&R. "Tak ada laporan yang menyebutkan ada komandan koramil memukul ulama Sampang," ujarnya. Padahal, di ABRI, kata Subagio, bila terjadi satu kasus, laporannya akan sampai dalam waktu 24 jam. "Itu hanya upaya untuk mendiskreditkan aparat keamanan," ujarnya.

Namun, Kepala Dinas Penerangan Polda Jawa Timur Letkol Sofwat Hadi tak serta-merta menolak kemungkinan adanya kasus penganiayaan itu. "Banyak yang ditangkap dan memang rasanya ada, sih, nama itu (Kiai Hisyam). Tapi, enggak tahu sampai di mana prosesnya. Harus saya cek dulu, saya enggak hafal lagi, sudah beberapa hari kan itu," ujarnya ketika dikontak D& R lewat telepon genggamnya. Cuma, ia menyayangkan, mengapa kasus itu diadukan ke LPH Yogyakarta. "Kok, aneh, orang Sampang dipukul di Pamekasan lapor ke Yogya?" katanya.

Menurut Artidjo Alkostar, pengaduan itu semula memang ditangani LPH Pamekasan. Lalu, karena merasa tak leluasa bergerak, LPH Pamekasan meminta bantuan LPH Yogyakarta. Kata Artidjo, pihaknya kini menyusun tim bernama Komisi Advokasi Hukum untuk Masyarakat, yang beranggotakan 20 orang pengacara Yogya dan Pamekasan. Tim tersebut sudah mengadukan kasus itu ke Komandan Jenderal Polisi Militer di Jakarta pada 7 Juni lalu. Selain itu, mereka juga menyiapkan gugatan perdata. "Kami akan menunggu jawaban aparat yang berwewenang selama sebulan. Kalau tidak ada tindak lanjut, kami akan mengajukan gugatan perdata," ujar Artidjo

Tatiek S. Hafidz, Zed Abidien (Sampang ), Abdul Manan (Surabaya), Ahmad Solikhan, dan R. Fadjri (Yogyakarta)

D&R, Edisi 970628-045/Hal. 26 Rubrik Peristiwa & Analisa

Saturday, June 21, 1997

Pemberontakan di Medaeng

Tiga pekan setelah kerusuhan 25 Mei, penghuni Rutan Medaeng, Sidoardjo, kembali mengamuk. Kini, mereka membakar rutan dan menjebol dinding. Kesal terhadap petugas?

KERUSUHAN di lembaga pemasyarakatan (LP) adalah cerita biasa, tapi kerusuhan dengan pembakaran bukanlah kisah biasa. Itulah yang terjadi Rabu malam pekan lalu, 11 Juni, di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Medaeng yang terletak di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Menjelang tengah malam, rutan yang jadi hotel prodeo untuk tahanan-tahanan yang "punya nama", seperti aktivis Dita Indah Sari, Coen Husein Pontoh, dan Astini, si penjagal tiga wanita, itu bergolak.

Kerusuhan dimulai dengan ributnya para tahanan dan narapidana (napi) menggebrak-gebrak jeruji besi tahanan. Bunyi dari Blok F--di sana ada Blok A sampai F dan ruang tahanan wanita--itu menyebar ke blok-blok lain dan memecahkan keheningan malam. Bayangkan saja, ada 575 tahanan dan napi di rutan yang luasnya 1,2 hektare itu. "Dari Blok F itulah awal kerusuhan itu, tepatnya dari sel asingan, sel untuk mereka yang bandel-bandel dan sering berkelahi," kata Kepala Seksi Pelayanan Rutan Medaeng, Suhirno.

Sel asingan itu ada tiga kamar dan salah satu penghuninya adalah Abdul Azis, 36 tahun, komplotan perampok bank di Jawa Timur. Dari situlah tembok pertama jebol. Tampaknya, dijebol memakai besi tempat tidur, dari dalam. Para napi keluar dan membantu rekan napi lainnya meloloskan diri dari sel. Untuk memperlancar usahanya, mereka mematikan lampu sehingga bisa leluasa bergerak dalam kegelapan.

Mendengar suara gaduh itu, Agus Salim dan Rustam, sipir yang berjaga, segera berlari ke blok itu. Terlambat. Sekitar 100 tahanan di Blok F, yang terdiri dari 18 kamar, rupanya sudah berhasil membobol tembok sel. Mereka menghalau teman-temannya untuk keluar. Melihat kejadian yang tidak bisa dikendalikan tersebut, petugas jaga di Blok F segera ke depan, meminta bantuan. Suhirno sendiri ikut turun dan mencoba menenangkan di Blok B dan berhasil.

Namun, pada saat bersamaan, napi di Blok F sudah ke luar. Suhirno yang saat itu di Blok B segera ke pintu gerbang III--di Medaeng ada tiga lapis pintu gerbang. Di pintu gerbang III sebenarnya sudah ada empat polisi brigade mobil dengan anjing pelacaknya, tapi mereka mundur setelah dilempari batu dan botol oleh para napi yang baru keluar dari blok. Pintu gerbang III segera ditutup. Sementara itu, Rustam dan Agus Salim, petugas rutan, terjebak di dalam. Beruntung, keduanya selamat setelah disarankan oleh beberapa napi untuk menukar pakaian dengan pakaian napi.

Napi di Blok F segera saja berpencar ke blok lain untuk membantu mengeluarkan napi-napi lain dari bloknya. Bersamaan dengan itu, mereka mematikan sekering listrik sehingga keadaan gelap pekat. Dalam situasi itu, bakar-bakaran pun berlangsung. Bahan bakar minyak mereka comot dari dapur. Sasaran pertama mereka adalah ruang registrasi, tempat menyimpan data-data kriminal. Setelah itu, ruangan kunjungan--yang bersatu dengan kantin--dan dapur pun membara. Ratusan aparat keamanan yang memblokir rutan itu hanya bisa menyaksikan karena para napi melempari mereka dengan batu dan botol.

Di tengah bubungan asap, mereka mencoba membobol tembok luar rutan.Tembok lapis pertama di sebelah utara (belakang Blok E) dan selatan di belakang masjid (lihat denah) dijebol beramai-ramai oleh napi dengan menggunakan tiang bendera. Namun, mereka masih terhalang oleh tembok luar. Mereka juga mencoba meloloskan diri lewat pintu gerbang yang dibobol dengan menggunakan gerobak yang terdapat di dalam rutan.

Dalam kegelapan dan rintik hujan, pihak keamanan hanya bisa melepaskan tembakan peringatan berkali-kali untuk menenangkan napi yang mengamuk. Namun, sudah ada komando untuk mengamankan di luar dan menembak mereka yang coba-coba meloloskan diri. Letkol Chanafi, Komandan Satuan Brigade Mobil, berusaha menenangkan anggotanya yang ingin menyerbu ke dalam. Tapi, begitu ada napi yang mendekat ke tembok yang sudah dibobol, mereka langsung menembaknya dengan gas air mata. Kalau mereka masih nekat, semburan timah panas pasti akan menyergapnya. Menurut saksi mata, itulah yang menyebabkan Mustafa, salah seorang napi, ditembak petugas dan keesokan harinya dilarikan ke rumah sakit.

Ketika beraksi, para napi umumnya mengenakan tutup muka, mirip ninja. Tampaknya, itu dilakukan agar gerak-geriknya tidak dikenali di tengah kepekatan malam. Namun, petugas rutan masih bisa mengenali siapa-siapa saja yang paling aktif dalam kerusuhan itu. Suhirno mengaku, dia melihat Azis begitu aktif. Bahkan, Azis terlihat menantang petugas dengan kata-kata "sini kamu kalau berani, akan saya bunuh" sambil mengacungkan pisau yang diperoleh dari dapur. Kata-kata semacam itulah yang membuat aparat keamanan sangat jengkel.

Sampai pukul 04.00, kegaduhan masih menyelimuti rutan itu. Hujan batu dan botol pun masih terjadi. Petugas juga terus melakukan tembakan peringatan. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran mencoba memadamkan api. Sampai di sana, para napi tampaknya sudah menguasai seluruh rutan; dan pintu gerbang III juga dibakar, tapi tidak menyala. Berarti hanya tinggal dua pintu gerbang yang mesti dijebol agar para napi itu bisa lolos. Namun, sampai pagi itu tetap tidak ada yang bisa ke luar. Mereka hanya membuat kegaduhan di dalam. Lagi pula, ratusan petugas keamanan bersenjata sudah membuat pagar betis di sekeliling rutan.

Pada saat itu sebenarnya sudah ada rencana dari aparat keamanan untuk melakukan penyerangan. Namun, belum sampai rencana itu dilaksanakan, lemparan dari dalam mulai berkurang. Tampaknya, para napi mulai kelelahan. Maka, tanpa susah-payah, pada pukul 05.30, brigade mobil masuk dan menggiring napi ke luar. Sekitar 400 napi diangkut truk brigade mobil ke LP Kalisosok, Mojokerto, Sidoarjo, dan Gresik. Wanita tahanan yang jumlahnya 17 orang dibawa ke Gresik. Akan halnya Astini (terpidana seumur hidup) dan Dita Indah Sari (terpidana enam tahun penjara) dipindahkan ke LP Lowokwaru, Malang.

Mengapa para napi memberontak? Menurut Suhirno, rencana bakal ada kerusuhan massal itu sebenarnya sudah disadari petugas sejak ada kerusuhan pada 25 Mei lalu. Waktu itu, para napi memprotes adanya perlakuan keras petugas karena, menurut sumber D&R, ada napi yang dipukul petugas. Namun, menurut sumber lain, penyebab kerusuhan adalah adanya larangan bagi seorang napi untuk mengantarkan keluarga yang menjenguknya sampai ke pintu gerbang II. Para napi mengamuk dan memecahkan kaca-kaca di rutan.

Sayangnya, kerusuhan itu tak ditanggapi dengan peningkatan keamanan. Memang, kondisi keuangan rutan, di mana-mana, yang tipis tak memungkinkan mereka menambah personel. Maka, tiap blok yang berisi 100 orang lebih itu hanya dijaga satu petugas. Pengamanan yang payah itu, ditambah kondisi bahwa Rutan Medaeng sebenarnya untuk lembaga pemasyarakatan anak, menurut Suhirno, adalah faktor yang mneyebabkan terjadinya kerusuhan besar tersebut.

Salah seorang petugas rutan itu yang sudah puluhan tahun bertugas dan tidak ingin disebut namanya mengakui, peristiwa kerusuhan 25 Mei dan 11 Juni itu terjadi akibat adanya perlakuan keras dari petugas. Dia menyebut Wahab Rajaguguk dan Amiruddin sebagai penyebabnya. Namun, Kepala Kanwil Kehakiman Jawa Timur Soegiantoro menolak jika kerusuhan 11 Juni berkaitan dengan kerusuhan 25 Mei. "Masalah yang dulu itu sudah kami selesaikan, pegawai arogan itu sudah diganti dan dipindahkan ke tempat lain," kata Soegiantoro. Sayangnya, alasan Soegiantoro itu kurang tepat karena, ketika terjadi kerusuhan, yang bertugas sebagai kepala piket justru Wahab Rajaguguk. "Itulah yang kami sayangkan, mengapa tidak dari awal kedua petugas itu dipindahkan," kata petugas itu.

Faktor adanya perselisihan antara penghuni dan petugas rutan sebagai penyebab kerusuhan dibenarkan oleh Arswendo Atmowiloto, wartawan senior yang pernah menghuni Rutan Salemba, Jakarta, selama tiga tahun karena kasus tabloid Monitor. "Pasti itu akibat perselisihan dengan petugas, apalagi kalau melihat status penghuni rutan, sebagian adalah napi politik, jadi mereka itu tidak berniat lari. Mereka itu hanya marah dengan perlakuan petugas, lalu melampiaskannya dengan menjebol tembok dan melakukan pembakaran," kata Arswendo.

Selain masalah ketidakpuasan terhadap perlakuan petugas, kerusuhan itu juga dipicu oleh masalah klasik lainnya, seperti adanya bermacam-macam pungutan liar terhadap yang membesuk mereka. Kerusuhan bisa juga dipicu karena pertengkaran antartahanan di dalam bui sendiri, seperti yang terjadi LP Cipinang, Jakarta, akhir Mei lalu, atau di LP Kesambi, Cirebon, Jawa Barat, beberapa bulan lalu. Tapi, kerusuhan seperti itu--mungkin karena ada solidaritas--biasanya hanya di antara mereka dan tak jadi massal.

Namun, bila menyangkut petugas, ada kecenderungan berkembang menjadi besar, seperti yang terjadi di Rutan Salemba pada akhir Mei 1995, ketika 32 napi melarikan diri. Gara-garanya, seorang petugas rutan menampar napi bernama Bambang Heru karena ia menolak membersihkan bangsal yang dihuninya bersama napi lain. Heru yang ketika itu tidak bisa menerima perlakuan itu marah. Didukung para napi lainnya, ia memberontak melawan petugas jaga, sebelum mereka berhasil melarikan diri.

M.J., Gatot Prihanto (Jakarta), dan Abdul Manan (Surabaya)

D&R, Edisi 970621-044/Hal. 30 Rubrik Peristiwa & Analisa

... dan di Bangkalan pun Terjadi

MALAM itu para pemain orkes dangdut lokal dan cewek penyanyi yang berpakaian menyala sedang mengetes alat musik di panggung. "Tes, tes, setong, due," penyanyi itu mencoba mikrofon dalam bahasa Madura.

Tiba-tiba, entah bagaimana, menurut saksi mata, sebagian pengunjung tiba-tiba naik mendekati perangkat tata suara elektronik. Mereka bukan mau berjoget. Tapi, serta-merta mereka merusak peralatan mahal itu, memorakporandakannya, dan--puncaknya--membakar panggung. Arena joget sekejap berubah jadi bara amuk.

Itulah adegan-adegan awal peristiwa kerusuhan Bangkalan, Sabtu malam pekan lalu, 14 Juni, pukul 20.30.

Seperti diketahui Pemda Bangkalan pada libur akhir pekan itu menyelenggarakan hajatan syukuran atas diperolehnya Penghargaan Adipura. Ada pesta, pameran makanan khas Madura, panggung musik dangdut, dan pemutaran film layar tancap. Hiburan rakyat itu menyedot ribuan pengunjung. Dan, acara belum dimulai benar, meledaklah kerusuhan itu.

Pada waktu yang sama, sebagian massa di sayap selatan alun-alun juga mengamuk. Mereka menggulingkan mobil pembawa proyektor film milik Kantor Wilayah Departemen Penerangan Bangkalan, lalu membakarnya. Mobil patroli milik satuan polisi pamong praja juga jadi sasaran amuk dan dibakar. Bupati Bangkalan Jakfar Syafei yang sedang menyanyi di acara makan malam bersama para pejabat di stan resmi pemda, begitu mendengar ada amuk massa, menghambur ke pendapa kabupaten.

Massa yang mengamuk di alun-alun itu kemudian bergerak ke jalan. Gedung bioskop kelas bawah, Purnama, di jalan itu diporak-porandakan. Puluhan penonton yang tengah asyik menyaksikan film panas berjudul Bebas dan Nikmat ngacir. Bubar. Tiba-tiba terdengar teriakan: "Jangan dibakar. Nanti kalau kita sakit, ke mana dong cari obat?" Maka, sebuah apotek yang hendak dijarah selamat.

Massa terus bergerak, membakari warung remang-remang setengah mesum. Sebuah kelenteng, Toko Palen Pelangi, Toko Sumber Jadi, dan Toko Bintang setali tiga uang, dibakar massa. Sebuah gereja Pantekosta dan gedung milik Kantor Pos dan Giro dirusak. Sebuah toko perlengkapan olah raga porak-poranda dan ludes hangus. Salah satu toko konon dikuras oleh para penjarah.

Kerusuhan baru mereda pukul 22.30. Arak-arakan maut semalam di Kota Bangkalan itu, kata polisi, mengakibatkan kerugian Rp 1,5 miliar. Dilaporkan, empat orang mengalami luka berat akibat kerusuhan, namun tak ada yang tewas.

Polisi menahan sembilan orang yang semuanya warga Bangkalan--kabarnya akan diajukan ke pengadilan sebagai tersangka. "Ada yang membawa senjata tajam saat ditangkap dan ada juga pencuri yang mengambil kesempatan dalam kesempitan," kata Letkol Suko Basuki, Kepala Polres Bangkalan, yang didampingi Kepala Polwil Madura Kolonel H. Adna Isa, kepada wartawan pada Senin pekan ini.

Keesokan harinya, jalan-jalan menuju lokasi kerusuhan dijaga ketat oleh aparat keamanan yang terdiri dari dua satuan setingkat kompi (SSK) dari brigade infantri, satu marinir, dua SSK dari Batalyon Infantri 516, satuan brigade mobil, dan Satuan Pasukan Pengendalian Massa Polwil Madura. Ahad siang, sebagian besar toko tutup. Jalan sepi. Baru pada hari Selasa, Kota Pelabuhan Bangkalan kembali normal.

Kolonel Syamsul Ma'arif, Komandan Korem Bhaskara Jaya di Surabaya, melontarkan berbagai dugaan. Ada yang politis: kemungkinan kerusuhan itu berkaitan dengan kelompok masyarakat yang tidak puas terhadap pelaksanaan Pemilu 1997. Sampai hari itu, DPC PPP Bangkalan tidak bersedia menandatangani hasil penghitungan suara. Mereka menilai ada kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu.

Dugaan lain, kerusuhan itu merupakan bentuk protes masyarakat atas penyelenggaraan hiburan yang waktu dan tempatnya tidak tepat. Maklum, masyarakat Bangkalan yang mayoritas muslim sedang dalam masa berkabung atas wafatnya K.H. Amin Imron, pengasuh Pondok Pesantren Saichona Cholil Bangkalan dan mantan anggota DPR RI dari PPP, Mei lalu. Bisa jadi penyelenggaraan hiburan itu, kata Syamsul Ma'arif, dinilai tidak menghormati almarhum. Kemungkinan lain, tempat penyelenggaraan hiburan dinilai tidak tepat karena berdekatan dengan masjid. "Itu masih dugaan. Yang pasti, ada di antara masyarakat kita yang senang menyelesaikan persoalan dengan cara inkonstitusional," kata Syamsul Ma'arif kepada wartawan di Bangkalan, Ahad lalu.

Tanggapan keras muncul dari para petinggi di Surabaya, yakni dari Panglima Daerah Militer Brawijaya Mayjen Imam Utomo dalam jumpa pers bersama Gubernur Jawa Timur Basofi Sudirman dan pejabat tinggi lain di Surabaya, Senin pekan ini. Menurut Jawa Pos, mereka menilai kerusuhan di Bangkalan itu
mengarah ke tindakan makar dan karenanya akan dihadapi secara keras.

"Kami menyatakan perang melawan perusuh. Bila perlu, tembak di tempat," kata Imam Utomo dengan nada tinggi. Gubernur Basofi Sudirman juga berkomentar. "Saya tidak yakin kalau kerusuhan itu dilakukan oleh pemeluk agama yang kuat. Kerusuhan itu merupakan tindakan ekstrem kiri dengan gaya Partai Komunis Indonesia," kata Basofi Sudirman seperti ditulis Jawa Pos.

Benarkah? Pengadilan akan menjawab.

Kelik M. Nugroho, Laporan Abdul Manan (Surabaya)

D&R, Edisi 970621-044/Hal. 19 Rubrik Laporan Utama

Sunday, June 08, 1997

..., Lalu Pencoblosan pun Diulang

Dan, PPP pun kalah di 65 TPS yang diulang. Tapi, 57 persen pemilih tak hadir. Empat puluh lima calon anggota legislatif dari PPP Sampang mengundurkan diri.

WARGA PPP Sampang menuntut, pencoblosan ulang dilaksanakan di seluruh Kabupaten Sampang, di lebih dari 1.000 TPS. Lembaga Pemilihan Umum, juga Gubernur Jawa Timur Basofi Sudirman dan Bupati Sampang Fadillah Budiono, bilang tak mungkin. Atas dasar apa? Yang tak bisa dihitung adalah TPS yang kotak suaranya hilang atau terbakar. Dan, itu ada di 86 TPS.

Pokoknya, Rabu, 4 Juni, memang pencoblosan diulang, setelah sejak Senin pekan ini segala keperluan untuk acara itu disiapkan. Pada harinya ternyata yang diulang cuma di 65 TPS. Di 21 TPS yang sedianya akan diulang juga dinyatakan tak perlu karena kotak suara ditemukan lengkap dengan isinya, kartu suara. Berikut laporan Abdul Manan, Koresponden D&R di Surabaya, dari Sampang.

Selasa malam pekan ini, Sampang diliputi suasana cukup tegang. Di pintu masuk Kota Sampang, semua pengemudi kendaraan disetop oleh tentara: ada pemeriksaan senjata tajam.

Di dalam kota lengang. Satu-dua toko buka dan, di sudut-sudut jalan, orang-orang duduk bergerombol tiga atau empat orang. Tapi, yang mencolok adalah lorong-lorong yang sepi dan tentara yang berjaga-jaga.

Jalan menuju Pondok Pesantren Attoriqqi yang dipimpin K.H. Alawy Muhammad pun dijaga tujuh personel tentara. Semua mobil yang masuk kota dari arah itu dihentikan, diperiksa. Sejauh tengah malam, tak ada yang mendapat masalah. Sampai pagi pun tak ada berita bahwa "operasi pemeriksaan" semalam ada yang ke perkara. Pokoknya, Sampang aman tapi tegang. Ada delapan satuan setingkat kompi plus tiga satuan pengamanan langsung yang diterjunkan--menurut Kapendam Brawijaya Letkol Subagio, yang datang dari Suarabaya.

Pukul 08.00, pencoblosan ulang dimulai. Ternyata, dari 86 TPS yang diulang, 21 di antaranya dibatalkan karena kotak suara serta kartu suara dan catatan penghitungan suara (Formulir CA-1) ditemukan. Setidaknya, menurut pengumuman PPD I, KPPS yang masih punya Formulit CA-1, TPS-nya tak perlu mengulang pencoblosan.

Toh, petugas dan KPPS setempat tetap berada di TPS-nya sampai pukul 14.00, saat pencoblosan ditutup.

Menurut seorang penulis yang tak mau disebut namanya, pencoblosan ulang itu tak mendapat dukungan masyarakat. Kenapa? "Mereka takut datang ke TPS," katanya. Tak jelas kenapa mereka takut. Seorang teman penulis itu, mengaku pegawai Kantor Kehutanan, bilang, mungkin orang-orang takut, tapi juga sekaligus konsekuen, karena pengurus PPP Sampang minta pengulangan di seluruh kabupaten.

Namun, itu tak jadi masalah, kata pegawai tadi. Ia justru mencemaskan keadaan setelah penghitungan. Tapi, ia tak menjelaskan apa yang ditakutkannya.

Ternyata, mereka berdua tidak asal omong. Sore itu juga penghitungan suara selesai dan segera Bupati Fadillah mengadakan konferensi pers. Katanya, dari lebih dari 32.800 pemilih ternyata yang datang mencoblos hanya sekitar 18.800 atau hanya 57 persen.

Itu bukan salah penyelenggara tentunya. Karena, sejak Senin, undangan sudah dikirimkan, tutur bupati.

Namun, apakah peserta yang hanya 57 persen itu memuaskan, tanya wartawan. "Ini bukan soal puas atau tidak puas," kata Bupati Fadillah Budiono, "tapi ini tugas yang mesti dilaksanakan dan, alhamdulillah, tak ada gelas yang pecah." Maksudnya, tak ada kerusuhan dalam pencoblosan ulang itu. "Dan, saya nyatakan pemilu di Sampang sudah selesai," bupati itu mengumumkan.

Sekali lagi, diduga, sebagian besar warga PPP tampaknya tak muncul di TPS-TPS yang pencoblosannya diulang. Itu sebabnya hasil akhir dimenangkan Golkar dengan jelas. Suara untuk DPR RI, misalnya, hanya kurang dari 7.400 suara untuk PPP dan 268 untuk PDI. Sisanya, sekitar 11.300 suara, untuk Golkar. Untuk DPRD II, perbandingan itu tak banyak bergeser: PPP 7.470 suara, Golkar 11.060, dan sisanya untuk PDI.

Andai yang tak datang, sekitar 11.000 pemilih, adalah warga PPP, itu berarti suara PPP lebih dari 18.000. Bila demikian, bisa dikatakan, di Kabupaten Sampang, PPP menang mutlak. Tapi, sayang, itu tak terjadi. Bisa jadi, sikap Kiai Alawy jadi pegangan: yang penting bukan angka-angka, tapi bagaimana penyelenggaraan dilaksanakan. Tampaknya, warga PPP Sampang telanjur kecewa.

Apa boleh buat bila sikap mereka memang begitu. Yang sementara ini bisa ditarik sebagai kesimpulan: kemarahan orang Sampang (terutama warga PPP-nya) agaknya bisa dipahami, yakni bila dilihat perbandingan antara hasil pencoblosan ulangan di 65 TPS dan di 21 TPS yang tak diulang.

Di TPS yang tak diulang, hasil penghitungan suara seperti ini: PPP sekitar 3.800 suara, Golkar antara 4.900 dan 5.000 suara, serta PDI seratusan suara. Jelas terlihat bahwa PPP kalah. Cuma, bisa jadi orang Sampang yakin menang. Dilihat dari jumlah pemilih yang datang dan tak datang di TPS yang diulang, tampaknya PPP memang menang. Sekali lagi: dengan asumsi bahwa sebagian besar yang tak hadir adalah warga PPP. Sayangnya, memang itu baru duga-menduga. Jumlah pemilih di 21 TPS yang tak diulang belum dihitung.

Karena itu, disayangkan bahwa warga PPP yang minta pencoblosan ulang tak datang. Andai mereka semua hadir dan PPP di sana menang telak, bukankah itu menguntungkan: syak wasangka mereka secara langsung ada buktinya? Ada kemungkinan, warga yang tak datang ke TPS solider dengan pernyataan 45 calon anggota legislatif dari Sampang. Selasa sore pekan ini, para calon itu membuat pernyataan mengundurkan diri sebagai calon anggota legislatif. Bila demikian, siapa yang harus dipilih--begitu mungkin kata mereka yang tak datang.

Dan, apa pun yang terjadi, pemilu sudah selesai, kata Bupati Fadillah. Tak lama lagi akan dilakukan penandatanganan berita acara penghitungan hasil pemilu, lalu segalanya akan berjalan seperti pemilu lima kali sebelumnya. Iulah yang akan terjadi, apa pun protes warga.

Masalahnya, rapat pimpinan PPP di Jakarta, Kamis pekan ini, bisa saja menawarkan alternatif atau solusi baru. Cuma, apa tak terlambat?

Jadi, rapat itu mestinya tak akan memutuskan sesuatu yang bertentangan dengan sikap warga PPP di daerah-daerah. Dan, sekaligus juga tak menentang peraturan yang ada. Bila itu tak tercapai, kemungkinan PPP bisa mengelompok menjadi dua kubu. Itu, melihat yang dialami PDI, tak menguntungkan kubu mana pun.

Padahal, dari pemilu ke pemilu, PPP di Sampang selalu menang, kecuali tahun 1992--sesuatu hal yang bisa jadi membuat warga PPP lalu pasang telinga dan mata ekstra pada hari penghitungan suara.

Walhasil, bukan hanya PDI yang hari-hari ini pusing tujuh keliling untuk menentukan sikap yang produktif. PPP pun menghadapi masalah yang pelik.

D&R, Edisi 970607-042/Hal. 76 Rubrik Laporan Utama

K.H. Alawy Muhammad: "..Kembalikan sebagaimana Baiknya"

KANTOR DPP PPP di Jalan Diponegoro hari itu, Sabtu, 31 Mei, ramai. Rombongan dari Jawa Timur hadir, dipimpin langsung oleh Ketua PPP Jawa Timur, Syumli Sadli. Ia didampingi wakilnya, Muntholib. Bersama mereka adalah Muhammad Fadli Gozali, Ketua PPP Pamekasan. Lalu, N.M. Hasan Asy'ari, Sekretaris PPP Sampang. Dan, dengan pakaian khas, bersorban hijau adalah Kiai Alawy Muhammad, pemimpin Pondok Pesantren At Toriqqi: Dialah ulama, pemimpin umat, dan tokoh masyarakat berpengaruh.

Wartawan berjubel. Memang, itulah konferensi pers Partai Bintang, dengan acara utama ihwal kasus Sampang, Madura, Jawa Timur. Itulah, bila Kiai Alawy mendapat perhatian khusus. Bukan baru sekali ini, kiai yang tinggi semampai yang kini menjelang 70 tahun itu harus berdiri di depan ketika masyarakat Madura menghadapi masalah.

Dulu, Oktober 1993, Kiai Alawy menjadi wakil masyarakat Sampang dalam kasus Waduk Nipah. Waktu itu, korban pun jatuh. Dan, Kiai Alawy tak bisa menerima. Ia, bersama warga Sampang, mengusut ke sana dan kemari. Akhirnya, pelaku penembakan diadili. Tapi, setelah sekian lama baru Bupati Sampang diganti, hal yang membuat Kiai Alawy tak henti-hentinya bertanya yang di bawah sudah ditindak, kok, yang di atas masih dipakai.

Anak keempat dari 11 bersaudara itu lahir di Dusun Tenggumung Desa Karongan, pada tahun Sumpah Pemuda dikumandangkan: Ia orang Sampang asli, desa kelahirannya hanya dua kilometer di utara Kota Sampang. Ayahnya petani. Tapi, sebagaimana orang Madura ketika itu, yang merasa sulit hidup di Pulau Garam yang kering, ia pun merantau ke Jawa pada usia belasan tahun. "Umumnya, cita-cita orang Madura itu sederhana saja, bagaimana hidup tanpa kelaparan," katanya empat tahun lalu.

Di Jawa, ia belajar berdagang, dan tak terbetik sedikit pun bakal menjadi pemimpin pondok pesantren. Pada usia 27 tahun Alawy pergi haji pertama kali (selanjutnya, ia datang kembali ke Mekah pada tahun 1970 dan 1985). Ketika itulah ia belajar agama kepada ulama-ulama ternama di Mekah. Itu semacam pelajaran lanjutan, setelah ia belajar dari ayahnya sendiri dan pamannya.

Ihwal ia sampai memimpin pondok kini, karena yang seharusnya mengeloranya, adik Kiai, meninggal dalam usia muda, ini pondok pesantren itu memiliki sekitar 2.000 santri, putra dan putri. Ia dibantu dua dari 11 anaknya mengelola At Toriqqi.

Bila Kiai Alawy terlibat pada Partai Bintang, adalah keyakinannya bahwa politik hukumnya fardu ain alias wajib bagi umat Islam. Pada awalnya, Kiai Alawy pendukung Nahdlatul Ulama.

Kemudian ia selalu berkampanye untuk PPP, hingga kini, karena itulah wadah umat Islam untuk berjuang di bidang politik. Sebab, katanya, salah satu program PPP adalah amar ma'ruf nahi munkar, peluklah kebajikan, dan jauhilah kemungkaran. Meski kemudian ada alas tunggal, semua partai berlandasakan Pancasila, bagi Kiai Alawy secara internasional PPP, ya, partai Islam. "Dan secara intern, PPP itu, ya, partainya orang Islam," katanya.

Tapi, ia menolak bila ke islaman harus diwujudkan lewat negara Islam, "cukup bernapaskan Islam." Dan, ini belum terlaksananya, PPP masih, kalah terus dalam pemilu juga Pemilu 1997 ini. Ya, bagaimana PPP tidak kalah, kalau "tiap anggota Korpri harus masuk Golkar?" Jadi? "PPP itu kalahnya karena dirampok."

Dari tahun 1971, cerita Kiai, partai bernapaskan Islam yang selalu menang di Sampang. DPRD Sampang selalu didominasi PPP. Dan, karena itulah di Sampang ada peraturan daerah yang melarang pelacuran--sampai sekarang.

Maka, trauma 1992-1ah sebenarnya yang mendorong warga Sampang bereaksi keras ketika mensinyalir adanya kecurangan dalam Pemilu 1997 kini. Dulu, tuturnya, tahun 1992, untuk pertama kalinya, PPP kalah di Sampang. "Saya menerima banyak laporan kecurangan. Ada kepala desa memaksa warganya tak memilih, ada hansip memasukkan lebih dari Batas suara."

Maka, tahun ini Sampang bertekad mengawasi agar pemilu berjalan jujur. PPP tak harus menang. Bila pemilu berjalan jujur, "Siapa pun pemenangnya, enggak masalah," kata Kiai Alawy Muhammad yang diwawancarai Zed Abidin di tahun 1993. Dan, untuk kasus Sampang sekarang, Abdul Manan menemuinya di At Toriqqi, sehari setelah ia balik dari pertemuan di PPP pusat. Berikut petikannya:

Belakangan ini orang Madura sering menjadi berita, termasuk buat Sampang ini. Gejala apa ini?

Karena penyimpangan orang-orang pemerintah. Saksi-saksi enggak boleh dekat, kotak suara dibawa lari ke kecamatan. Suara kami sampai 8.000, Golkar 1.000. Ditukar, yang 8.000 Golkar, yang 1.000 PPP.

Penyebabnya?

Peraturannya enggak benar. Kotak suara dibawa lari kekecamatan, padahal belum diketahui bersama hasilnya.

Padahal aturannya?

Ya, dihitung bersama sampai selesai baru dibawa ke kecamatan, dihitung lagi. (PPP) kalah, enggak apa-apa. Kan masih sama-sama warga negara. Golkar warga negara, PPP warga negara, sama-sama membangun. Bukan Golkar sendiri yang membangun (negara ini):

Klaim Golkar kan begitu?

Ya, omongnya begitu. Itu tidak benar. Yang kerja pemerintah dan rakyat.

Pemerintah Anda bagaimana menyelesaikan soal Sampang?

Sebaiknya, untuk meredam (kemarahan) umat, kembalikan sebagaimana baiknya Situasi keamanan harus tetap bagus, hingga pemilihan ulang dengan peraturan yang fair bisa terlaksana dengan baik.

Itukah jalan penyelesaian terbaik?

Ya, dengan fair, Saksi (diperlakukan) sebagaimana mestinya. Aturannya, aturan yang baik. Soal pengamanannya, orang partai dan Golkar juga ikut menjaga, ndak ada masalah.

Reaksi yapg paling keras soal kecurangan ini tampaknya tidak hanya dari Sampang.

Lo, lo, yang paling keras reaksinya adalah orang pemerintah, paling menyimpang. Rakyat itu saja yang dimarahi. Tidak benar ini. Rakyat umum tidak tahu apa-apa.

Jadi, penyebabnya bukan dari rakyat? Ada pihak ketiga?

Lo. Sampean lagi bicara seperti itu; ada pihak ketiga! Pihak ketiga itu, ya, orang pemerintah itu. Sekali-sekali ekstrem kanan, ekstrem kiri. Ya, pokoknya begitu, kalau ada kejadian (dicap) ekgtrem kanan, Ndak, Kerja orang-orang pemerintah menyimpang dari peraturan yang ada, yang telah ditentukan. Itu yang brutal, itu yang beringas, itu yang memicu. Ya, enggak?

Yang meminta pemilu diulang tak hanya di Sampang, ini gejala apa?

Lo, Sampean lagi. Ya, karena adanya penyimpangan itu mereka minta supaya penghitungan ulang dilakukan dun dengan fair. Tidak hanya di Sampang, juga di Pamekasan, di Jember. Siapa yang salah?

Jadi, memang aparat pemerintah,..

Bukan dari aparat, tapi ya, orang pemerintah.

Lalu, bagaimana sikap Dewan Pimpinan Cabang PPP soal kecurangan itu?

Jangan ngomong DPC: Peraturan-peraturan banyak yang nyimpang. DPC malu kepada rakyat. Pemerintah begitu menyimpang dari peraturan. Pemerintah enggak malu. Pemerintahkan sudah orang tingkat atas, sarjana-sarjana, bupati, sudah sekolah PTIK, Sespim, Sespiinkopol. Semua... banyak. Tapi, dengan anak-anak (yang ditangkap karena terlibat kerusuhan). pukul, injak apa begitu? Mestinya kalau perwira tinggi, cobalah diselesaikan lewat jalur hukum yang ada.

Apa ada penyebab lain?

Peraturan menyimpang dun orang-orangnya juga menyimpang. Mereka yang ditangkap karena kerusuhan, ada yang patah kaki, karena disiksa. Apa begitu negara hukum, negara Pancasila.

Lalu bagaimana harapan Kiai soal ini?

Ya; mengharap mudah-mudahan baik. Saya eman kepada negara. Tidak senang saya punya negara dipimpin begini. Siapa senang dipimpin seperti ini? Maunya kan dipimpin oleh manusia yang adil dan sopan, sesuai dengan Pancasila.

Mengapa mereka melakukan (kecurangan) itu?

Mereka? Ya, jangan tanya saya. Apa mereka itu benci Islam, atau benci ulama, atau benci kepada Alquran, soal itu, tanya ke sana, yang melakukan (kecurangan) itu.

Kalau pengamatan Kiai, apa motif mereka melakukan itu?

Enggak bisa mengamati saya. Hanya, perbuatannya itu tidak sopan dan memalukan.

Kalau menurut penilaian agama?

Kalau (berdasar) agama, ya kembalilah kepada peraturan yang baik. Pelaksanaannya aman, saksi boleh masuk TPS, beres sudah. Siapa pun yang menang; enggak ada masalah.

Menurut Kiai, dampak kecurangan itu bagi sistem politik apa?

Ya, itu, orang pemerintah mewariskan perbuatan yang jelek kepada generasi kita di masa depan.

Kalau dampak dari peristiwa di Sampang itu sendiri?

Dampaknya internasional sekarang. Di London, Amerika, ya, memalukan.

Bagaimana pemilu sekarang ini dibandingkan pemilu sebelumnya?

Dibandingkan pemilu sebelumnya, sekarang ini malah tambah, jelek.

Dalam hal apa?

Semua. Biyen perot, sekarang dingklang (dulu miring, sekarang pincang).

Bagaimana pengamanan aparat keamanan dalam kasus Sampang?

Tidak wajar. Bukan tempatnya: ABRI membawa senjata begitu lengkap ABRI itu punya rakyat, uang rakyat yang digunakan untuk beli senjata, bukan uangnya Amerika.

Lalu, bagaimana penanganan yang tepat menurut Kiai?

Kan ada hukum. Ini kan negara hukum. Semua warganegara wajib menghargai hukum. Apabila menyimpang, tanpa kecuali, kena hukum.

D&R, Edisi 970607-042/Hal. 78 Rubrik Laporan Utama

Saturday, June 07, 1997

Dan Kerusuhan pun Marak di Sampang...

Warga PPP Sampang marah. Mereka tak ingin dicurangi kedua kalinya dalam Pemilu 1992, dengan cara yang seperti kini dipraktikkan, Golkar menang di sarang PPP itu. Maka, mereka pun turun ke jalan.