BUPATI Klaten Sri Hartini hingga pekan lalu belum buka-bukaan, termasuk kepada kuasa hukumnya. "Saya tak mengerti apa ini," kata pengacara Dedy Suwadi, menirukan jawaban perempuan 55 tahun itu, ketika ditemui di ruang tahanan KPK, Jakarta, Selasa pekan lalu. Kala itu, Dedy bertanya tentang dugaan jual-beli jabatan serta tarifnya seperti yang digunjingkan masyarakat Klaten.
Tim KPK menangkap Sri Hartini pada 30 Desember lalu bersama tujuh orang lainnya. Mereka adalah Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Klaten Bambang Teguh; Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan Klaten Sumarlan; Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Klaten Slamet; ajudan bupati, Nina Purwanti; dan pengawal bupati, Sukarno. Dua orang lainnya pegawai swasta, yaitu Ponco Wardhana dan Sunarso.
Komisi antikorupsi telah menetapkan Sri Hartini sebagai tersangka penerima suap dan Sumarlan sebagai pemberi suap dalam kasus jual-beli jabatan. Adapun keenam orang lainnya dilepas setelah seharian diperiksa. "Kami baru menetapkan dua orang sebagai tersangka," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Kamis pekan lalu. Namun KPK memberi sinyal bahwa orang yang akan bernasib sama dengan Sri Hartini dan Sumarlan bisa saja bertambah. "Jabatan yang diisi itu jumlahnya sangat banyak," kata Febri.
***
HARI masih pagi ketika panggilan masuk ke telepon seluler Bambang Teguh, Jumat dua pekan lalu. Setidaknya ada tujuh panggilan tak terjawab dari Nina Puspitarini, ajudan bupati. Waktu itu Bambang sedang di kantor Dinas Pendidikan Klaten untuk menghadiri acara penutupan tahun, yang diselingi senam pagi dan karaoke. "Pas saya nyanyi, ada missed call dari Mbak Nina. Saya enggak dengar," kata Bambang, Kamis pekan lalu. Bambang baru tahu ada panggilan dari Nina setelah mengangkat telepon dari Slamet.
Slamet meminta Bambang datang ke rumah dinas bupati di Jalan Pemuda, Klaten. Sebelum menuju rumah dinas, Bambang melihat Sumarlan masih di kantor Dinas Pendidikan. Setibanya di rumah dinas bupati, sekitar Pukul 9.00, Bambang hanya melihat Sri Hartini dan sang ajudan. Bupati meminta Bambang masuk ke ruang kerja dan menelepon Sekretaris Dinas Pendidikan Klaten, Sudirno. "Saya cuma disuruh memanggil, enggak tahu juga untuk apa," kata Bambang. Berselang lima menit, Sudirno dan Slamet tiba di rumah dinas bupati.
Pengacara Sri Hartini, Dedy Suwadi, mengatakan kedatangan Bambang dan kawan-kawan pada pagi itu untuk membahas rencana pelantikan pejabat Klaten yang akan digelar pada malam harinya. "Mempersiapkan data, surat keputusan, dan semacamnya," kata Dedy, Kamis pekan lalu.
Menurut Bambang, Jumat pagi itu, Bupati dan empat bawahannya mengobrol dengan santai. Mereka sempat berseloroh tentang Sri Hartini yang terlihat belum mandi karena masih memakai daster. Rambut Sri Hartini yang baru disemir hitam pun menjadi bahan guyonan. Ketika obrolan baru berlangsung sekitar delapan menit, tiba-tiba datang sejumlah "tamu tak diundang". Yang membuat seisi rumah kaget, tamu itu mengatakan, "Kami dari KPK."
Sebelum menggerebek rumah dinas bupati, penyidik KPK menggeledah rumah Sukarno. Pengawal bupati itu sedang memberi makan ayam ketika tim KPK mendatangi rumahnya. "Mereka menunjukkan kartu identitas dan surat tugas," kata Sukarno ketika ditemui seusai pemeriksaan KPK di Kepolisian Resor Klaten, Selasa malam dua pekan lalu. Dari rumah Sukarno, tim KPK menyita uang Rp 80 juta. Sukarno kemudian digelandang ke rumah dinas bupati.
Di rumah dinas bupati, tim KPK meminta orang-orang selain Sri Hartini keluar. Penyidik KPK merangsek ke sejumlah ruangan di rumah dinas itu. Ketika menggeledah kamar tidur Sri Hartini, tim KPK menemukan uang Rp 2,08 miliar, US$ 5.700, dan Sin$ 2.035. Uang rupiah ditemukan dalam dua kardus di dekat kamar tidur Sri Hartini. Sedangkan mata uang asing ditemukan dalam dompet Ibu Bupati.
Seorang penegak hukum menerangkan, uang dalam kardus terdiri atas beberapa ikatan dengan jumlah beragam. Di dekat kardus, tim KPK juga menemukan catatan dalam tulisan tangan tentang jumlah uang dan nama pemberinya. "Uang itu berasal dari sekitar 20-30 orang," kata si penegak hukum.
Dedy membenarkan cerita penemuan uang dan catatan tulisan tangan di kamar Sri Hartini. Namun Dedy mengaku tak tahu detailnya karena semua bukti itu sudah diangkut KPK. "Semua ditulis jelas berapa dan dari siapa," kata Dedy.
Seusai penggeledahan itu, tim KPK membawa semua orang yang ada di rumah dinas Bupati ke kantor Inspektorat Kabupaten Klaten, Badan Kepegawaian Daerah, dan Pemerintah Kota Kabupaten. Mereka sempat dibawa lagi ke rumah dinas bupati sebelum dibawa ke kantor Kepolisian Daerah Yogyakarta sekitar pukul 12.00. Sore harinya, tim KPK memboyong tujuh orang, termasuk Sri Hartini, ke Jakarta.
Menurut juru bicara KPK, Febri Diansyah, ketika kembali menggeledah rumah dinas bupati, penyidik KPK menemukan uang Rp 3 miliar di lemari pakaian Andy Purnomo, anak sulung Sri Hartini yang juga Ketua Komisi IV DPRD Klaten. Penggeledahan kedua berlangsung pada Ahad dua pekan lalu.
Pengacara Sri Hartini, Dedy Suwadi, kembali membenarkan penemuan uang tersebut. Sama dengan uang sebelumnya, kata dia, uang yang terakhir disita KPK pun disertai catatan nama pemberinya."
Sejauh ini KPK sudah mengantongi bukti kuat untuk menjerat Sumarlan dan Sri Hartini. Sumarlan diduga menyetor uang Rp 65 juta untuk naik jabatan dari tingkat kepala seksi ke kepala bidang di Dinas Pendidikan Klaten-dari eselon IV menjadi eselon III. Sumarlan menyerahkan uang tersebut kepada Sri Hartini melalui seorang "pengepul".
Menurut Dedy, Hartini mengaku tidak kenal dengan Sumarlan. "Yang mengenalkan adalah Bambang," kata Dedy. Bambang memang mengakui mengusulkan kenaikan pangkat Sumarlan. Namun dia menolak disebut perantara ataupun pengepul suap. "Kalau mengusulkan kenaikan jabatan, itu kewajiban saya sebagai pemimpin," kata Bambang.
Penyidik KPK telah mengidentifikasi paling tidak dua orang yang diduga sebagai pengepul uang suap dan beberapa orang perantara. Kepada penyidik, beberapa saksi menerangkan, pengepul merupakan sebutan untuk orang yang mengumpulkan uang dan bekerja untuk bupati. Adapun perantara sebutan untuk orang yang membantu mereka yang ingin naik jabatan.
Sukarno, pengawal bupati, termasuk orang yang diduga menjadi perantara. Kepada Tempo, pria yang akrab disapa "Pakde Mbekur" ini mengaku telah lama dekat dengan Hartini. Ia pun mengaku dekat dengan Haryanto Wibowo, suami Sri Hartini, bekas Bupati Klaten yang sudah meninggal.
Karena kedekatan itu, Sukarno mengaku beberapa kali dimintai orang untuk menjadi perantara kepada Sri Hartini. "Orang-orang itu minta tolong, to. Ya, saya sampaikan," kata ayah satu anak ini. Sukarno menyebut sedikitnya ada enam orang yang meminta bantuan dia. Ditanya detail permintaan bantuan itu, Sukarno hanya menjawab, "Sampeyan ngerti dewe (Anda tahu sendiri)."
****
DUGAAN jual-beli jabatan di Kabupaten Klaten sudah lama terendus aparat di Jakarta. Komisi Aparatur Sipil Negara termasuk yang mendapat "bisikan" mengenai praktek jual-beli posisi di instansi pemerintah kabupaten itu. "Tapi tak ada yang berani resmi melapor," kata Ketua KASN Sofian Efendi pada Selasa pekan lalu.
Belum lama ini, KASN pun menerima selebaran berjudul "Daftar Harga Beli Jabatan di Klaten". Selebaran yang tercetak rapi itu mencamtumkan berbagai jabatan lengkap dengan harganya. Misalnya, jabatan eselon II harganya Rp 80-400 juta. Eselon III Rp 40-50 juta. Sedangkan eselon IV Rp 10-15 juta. "Tapi daftar itu belum diverifikasi kebenarannya," kata Sofian.
Adapun KPK bergerak ke Klaten setelah menerima berbagai pengaduan dari masyarakat. Ketika menggeledah rumah Sri Hartini, menurut seorang penegak hukum, tim KPK tak menemukan selebaran seperti yang diterima KASN. Tapi tim KPK menemukan catatan lain yang juga mencantumkan nama jabatan dan tarifnya. Yang paling murah Rp 10 juta. Sedangkan yang termahal--Rp 400 juta--adalah jabatan di Dinas Pekerjaan Umum.
Dedy mengaku tak habis pikir mengapa kasus yang terbongkar KPK ini meninggalkan catatan nama jabatan dan pemberi uang. Dia pun belum percaya bahwa Bupati Sri Hartini sebagai pemain utama dalam jaringan jual-beli jabatan itu. "Dia mencatat semua uang yang dia terima. Kalau ia memang pemain, kan tidak begitu," kata Dedy.
Penangkapan Sri Hartini sempat menunda pelantikan 720 pejabat baru di Kabupaten Klaten, yang sedianya berlangsung pada 30 Desember 2016. Pelantikan akhirnya berlangsung pada Kamis pekan lalu, setelah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menetapkan wakil bupati, Sri Mulyani, sebagai pelaksana tugas bupati.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang menghadiri pelantikan pejabat baru di Klaten, mengungkapkan kekecewaan dia. Katanya, berbagai cara sudah dilakukan untuk memerangi korupsi. "Disumpah sudah. Pakta integritas sudah. Terus pakai cara apa lagi?" kata Ganjar. Nah, Sri Hartini termasuk satu dari 17 bupati yang menandatangani pakta integritas antikorupsi di gedung KPK Jakarta pada Maret 2016.
Abdul Manan, Maya Ayu (Jakarta), Dinda Leo (Klaten)
Dimuat di Majalah Tempo edisi 16-22 Januari 2017
Tim KPK menangkap Sri Hartini pada 30 Desember lalu bersama tujuh orang lainnya. Mereka adalah Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Klaten Bambang Teguh; Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan Klaten Sumarlan; Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Klaten Slamet; ajudan bupati, Nina Purwanti; dan pengawal bupati, Sukarno. Dua orang lainnya pegawai swasta, yaitu Ponco Wardhana dan Sunarso.
Komisi antikorupsi telah menetapkan Sri Hartini sebagai tersangka penerima suap dan Sumarlan sebagai pemberi suap dalam kasus jual-beli jabatan. Adapun keenam orang lainnya dilepas setelah seharian diperiksa. "Kami baru menetapkan dua orang sebagai tersangka," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Kamis pekan lalu. Namun KPK memberi sinyal bahwa orang yang akan bernasib sama dengan Sri Hartini dan Sumarlan bisa saja bertambah. "Jabatan yang diisi itu jumlahnya sangat banyak," kata Febri.
***
HARI masih pagi ketika panggilan masuk ke telepon seluler Bambang Teguh, Jumat dua pekan lalu. Setidaknya ada tujuh panggilan tak terjawab dari Nina Puspitarini, ajudan bupati. Waktu itu Bambang sedang di kantor Dinas Pendidikan Klaten untuk menghadiri acara penutupan tahun, yang diselingi senam pagi dan karaoke. "Pas saya nyanyi, ada missed call dari Mbak Nina. Saya enggak dengar," kata Bambang, Kamis pekan lalu. Bambang baru tahu ada panggilan dari Nina setelah mengangkat telepon dari Slamet.
Slamet meminta Bambang datang ke rumah dinas bupati di Jalan Pemuda, Klaten. Sebelum menuju rumah dinas, Bambang melihat Sumarlan masih di kantor Dinas Pendidikan. Setibanya di rumah dinas bupati, sekitar Pukul 9.00, Bambang hanya melihat Sri Hartini dan sang ajudan. Bupati meminta Bambang masuk ke ruang kerja dan menelepon Sekretaris Dinas Pendidikan Klaten, Sudirno. "Saya cuma disuruh memanggil, enggak tahu juga untuk apa," kata Bambang. Berselang lima menit, Sudirno dan Slamet tiba di rumah dinas bupati.
Pengacara Sri Hartini, Dedy Suwadi, mengatakan kedatangan Bambang dan kawan-kawan pada pagi itu untuk membahas rencana pelantikan pejabat Klaten yang akan digelar pada malam harinya. "Mempersiapkan data, surat keputusan, dan semacamnya," kata Dedy, Kamis pekan lalu.
Menurut Bambang, Jumat pagi itu, Bupati dan empat bawahannya mengobrol dengan santai. Mereka sempat berseloroh tentang Sri Hartini yang terlihat belum mandi karena masih memakai daster. Rambut Sri Hartini yang baru disemir hitam pun menjadi bahan guyonan. Ketika obrolan baru berlangsung sekitar delapan menit, tiba-tiba datang sejumlah "tamu tak diundang". Yang membuat seisi rumah kaget, tamu itu mengatakan, "Kami dari KPK."
Sebelum menggerebek rumah dinas bupati, penyidik KPK menggeledah rumah Sukarno. Pengawal bupati itu sedang memberi makan ayam ketika tim KPK mendatangi rumahnya. "Mereka menunjukkan kartu identitas dan surat tugas," kata Sukarno ketika ditemui seusai pemeriksaan KPK di Kepolisian Resor Klaten, Selasa malam dua pekan lalu. Dari rumah Sukarno, tim KPK menyita uang Rp 80 juta. Sukarno kemudian digelandang ke rumah dinas bupati.
Di rumah dinas bupati, tim KPK meminta orang-orang selain Sri Hartini keluar. Penyidik KPK merangsek ke sejumlah ruangan di rumah dinas itu. Ketika menggeledah kamar tidur Sri Hartini, tim KPK menemukan uang Rp 2,08 miliar, US$ 5.700, dan Sin$ 2.035. Uang rupiah ditemukan dalam dua kardus di dekat kamar tidur Sri Hartini. Sedangkan mata uang asing ditemukan dalam dompet Ibu Bupati.
Seorang penegak hukum menerangkan, uang dalam kardus terdiri atas beberapa ikatan dengan jumlah beragam. Di dekat kardus, tim KPK juga menemukan catatan dalam tulisan tangan tentang jumlah uang dan nama pemberinya. "Uang itu berasal dari sekitar 20-30 orang," kata si penegak hukum.
Dedy membenarkan cerita penemuan uang dan catatan tulisan tangan di kamar Sri Hartini. Namun Dedy mengaku tak tahu detailnya karena semua bukti itu sudah diangkut KPK. "Semua ditulis jelas berapa dan dari siapa," kata Dedy.
Seusai penggeledahan itu, tim KPK membawa semua orang yang ada di rumah dinas Bupati ke kantor Inspektorat Kabupaten Klaten, Badan Kepegawaian Daerah, dan Pemerintah Kota Kabupaten. Mereka sempat dibawa lagi ke rumah dinas bupati sebelum dibawa ke kantor Kepolisian Daerah Yogyakarta sekitar pukul 12.00. Sore harinya, tim KPK memboyong tujuh orang, termasuk Sri Hartini, ke Jakarta.
Menurut juru bicara KPK, Febri Diansyah, ketika kembali menggeledah rumah dinas bupati, penyidik KPK menemukan uang Rp 3 miliar di lemari pakaian Andy Purnomo, anak sulung Sri Hartini yang juga Ketua Komisi IV DPRD Klaten. Penggeledahan kedua berlangsung pada Ahad dua pekan lalu.
Pengacara Sri Hartini, Dedy Suwadi, kembali membenarkan penemuan uang tersebut. Sama dengan uang sebelumnya, kata dia, uang yang terakhir disita KPK pun disertai catatan nama pemberinya."
Sejauh ini KPK sudah mengantongi bukti kuat untuk menjerat Sumarlan dan Sri Hartini. Sumarlan diduga menyetor uang Rp 65 juta untuk naik jabatan dari tingkat kepala seksi ke kepala bidang di Dinas Pendidikan Klaten-dari eselon IV menjadi eselon III. Sumarlan menyerahkan uang tersebut kepada Sri Hartini melalui seorang "pengepul".
Menurut Dedy, Hartini mengaku tidak kenal dengan Sumarlan. "Yang mengenalkan adalah Bambang," kata Dedy. Bambang memang mengakui mengusulkan kenaikan pangkat Sumarlan. Namun dia menolak disebut perantara ataupun pengepul suap. "Kalau mengusulkan kenaikan jabatan, itu kewajiban saya sebagai pemimpin," kata Bambang.
Penyidik KPK telah mengidentifikasi paling tidak dua orang yang diduga sebagai pengepul uang suap dan beberapa orang perantara. Kepada penyidik, beberapa saksi menerangkan, pengepul merupakan sebutan untuk orang yang mengumpulkan uang dan bekerja untuk bupati. Adapun perantara sebutan untuk orang yang membantu mereka yang ingin naik jabatan.
Sukarno, pengawal bupati, termasuk orang yang diduga menjadi perantara. Kepada Tempo, pria yang akrab disapa "Pakde Mbekur" ini mengaku telah lama dekat dengan Hartini. Ia pun mengaku dekat dengan Haryanto Wibowo, suami Sri Hartini, bekas Bupati Klaten yang sudah meninggal.
Karena kedekatan itu, Sukarno mengaku beberapa kali dimintai orang untuk menjadi perantara kepada Sri Hartini. "Orang-orang itu minta tolong, to. Ya, saya sampaikan," kata ayah satu anak ini. Sukarno menyebut sedikitnya ada enam orang yang meminta bantuan dia. Ditanya detail permintaan bantuan itu, Sukarno hanya menjawab, "Sampeyan ngerti dewe (Anda tahu sendiri)."
****
DUGAAN jual-beli jabatan di Kabupaten Klaten sudah lama terendus aparat di Jakarta. Komisi Aparatur Sipil Negara termasuk yang mendapat "bisikan" mengenai praktek jual-beli posisi di instansi pemerintah kabupaten itu. "Tapi tak ada yang berani resmi melapor," kata Ketua KASN Sofian Efendi pada Selasa pekan lalu.
Belum lama ini, KASN pun menerima selebaran berjudul "Daftar Harga Beli Jabatan di Klaten". Selebaran yang tercetak rapi itu mencamtumkan berbagai jabatan lengkap dengan harganya. Misalnya, jabatan eselon II harganya Rp 80-400 juta. Eselon III Rp 40-50 juta. Sedangkan eselon IV Rp 10-15 juta. "Tapi daftar itu belum diverifikasi kebenarannya," kata Sofian.
Adapun KPK bergerak ke Klaten setelah menerima berbagai pengaduan dari masyarakat. Ketika menggeledah rumah Sri Hartini, menurut seorang penegak hukum, tim KPK tak menemukan selebaran seperti yang diterima KASN. Tapi tim KPK menemukan catatan lain yang juga mencantumkan nama jabatan dan tarifnya. Yang paling murah Rp 10 juta. Sedangkan yang termahal--Rp 400 juta--adalah jabatan di Dinas Pekerjaan Umum.
Dedy mengaku tak habis pikir mengapa kasus yang terbongkar KPK ini meninggalkan catatan nama jabatan dan pemberi uang. Dia pun belum percaya bahwa Bupati Sri Hartini sebagai pemain utama dalam jaringan jual-beli jabatan itu. "Dia mencatat semua uang yang dia terima. Kalau ia memang pemain, kan tidak begitu," kata Dedy.
Penangkapan Sri Hartini sempat menunda pelantikan 720 pejabat baru di Kabupaten Klaten, yang sedianya berlangsung pada 30 Desember 2016. Pelantikan akhirnya berlangsung pada Kamis pekan lalu, setelah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menetapkan wakil bupati, Sri Mulyani, sebagai pelaksana tugas bupati.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang menghadiri pelantikan pejabat baru di Klaten, mengungkapkan kekecewaan dia. Katanya, berbagai cara sudah dilakukan untuk memerangi korupsi. "Disumpah sudah. Pakta integritas sudah. Terus pakai cara apa lagi?" kata Ganjar. Nah, Sri Hartini termasuk satu dari 17 bupati yang menandatangani pakta integritas antikorupsi di gedung KPK Jakarta pada Maret 2016.
Abdul Manan, Maya Ayu (Jakarta), Dinda Leo (Klaten)
Dimuat di Majalah Tempo edisi 16-22 Januari 2017
Comments