blog @abdulmanan

IT is as if Badrul Kamal--the former mayor of Depok--has launched a total war, a fight to the bitter end. The moment the Supreme Court (MA) annulled the West Java High Court's decision and accepted the Depok Regional General Elections Commission (KPUD) judicial review, Badrul constituted a new movement. He did not wish to waste any time. Last Wednesday, through his attorney, he requested that the Constitutional Court conduct a formal examination and hear an appeal against the Supreme Court's decision. "If our suit is accepted, the Supreme Court's decision will be invalid," said Badrul's attorney Alberth M. Sagala.

Badrul Kamal, bekas Wali Kota Depok, bak menggelar perang bubat, perang habis-habisan. Begitu Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan menerima peninjauan kembali Komisi Pemilihan Umum Daerah Depok, Badrul segera menyusun gerakan baru. Ia tak mau kehilangan waktu. Rabu lalu, lewat kuasa hukumnya, ia meminta Mahkamah Konstitusi melakukan uji formal dan uji materiil atas keputusan Mahkamah Agung (MA) itu. ”Jika gugatan kami diterima, keputusan MA tidak berlaku,” kata kuasa hukum Badrul, Alberth M. Sagala.