blog @abdulmanan

SETELAH tiga kali mengetuk palu tanda berakhirnya sidang putusan praperadilan Setya Novanto, Cepi Iskandar bergegas meninggalkan ruang Oemar Seno Adjie di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melalui pintu belakang, Jumat sore pekan lalu itu, ia tampak dikawal lima polisi menuju ruangannya di lantai dua. Setiba di lantai dua, Cepi, hakim tunggal perkara praperadilan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu, langsung masuk ke ruangannya.

IT is as if Badrul Kamal--the former mayor of Depok--has launched a total war, a fight to the bitter end. The moment the Supreme Court (MA) annulled the West Java High Court's decision and accepted the Depok Regional General Elections Commission (KPUD) judicial review, Badrul constituted a new movement. He did not wish to waste any time. Last Wednesday, through his attorney, he requested that the Constitutional Court conduct a formal examination and hear an appeal against the Supreme Court's decision. "If our suit is accepted, the Supreme Court's decision will be invalid," said Badrul's attorney Alberth M. Sagala.

BADRUL Kamal is questioning the decision of the Supreme Court (MA) which annulled his win in the West Java High Court. "Even if the judge had erred, it should not have influenced the court's decision," he maintained. The following are excerpts of an interview with Badrul Kamal, by Tempo reporter Abdul Manan, last Friday.

SEJAK Juni 2005, sudah ada 166 pemilihan kepala daerah secara langsung, baik memilih wali kota, bupati, maupun gubernur. Namun, tak ada yang seheboh pemilihan Wali Kota Depok, Jawa Barat. Persaingan pasangan Nurmahmudi Ismail-Yuyun Wirasaputra dan Badrul Kamal-Syihabuddin Ahmad sampai melesat ke tingkat Mahkamah Agung, meski Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyatakan sengketa pemilihan kepala daerah sudah final di satu tingkat peradilan saja: pengadilan tinggi untuk wali kota dan bupati, serta Mahkamah Agung untuk gubernur.

Badrul Kamal menggugat keputusan kasasi Mahkamah Agung yang menganulir kemenangannya di Pengadilan Tinggi Jawa Barat. ”Kalaupun hakim melakukan kesalahan, mestinya tidak mempengaruhi keputusan pengadilan,” katanya. Berikut wawancara wartawan Tempo, Abdul Manan, dengan Badrul, Jumat pekan lalu.

Badrul Kamal, bekas Wali Kota Depok, bak menggelar perang bubat, perang habis-habisan. Begitu Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan menerima peninjauan kembali Komisi Pemilihan Umum Daerah Depok, Badrul segera menyusun gerakan baru. Ia tak mau kehilangan waktu. Rabu lalu, lewat kuasa hukumnya, ia meminta Mahkamah Konstitusi melakukan uji formal dan uji materiil atas keputusan Mahkamah Agung (MA) itu. ”Jika gugatan kami diterima, keputusan MA tidak berlaku,” kata kuasa hukum Badrul, Alberth M. Sagala.