blog @abdulmanan

31 Oktober 2002 TEMPO Interaktif, Jakarta: Penerbit Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) Yogyakarta memperoleh penghargaan Tasrif Award yang diberikan oleh Aliansi Jurnalis Independen. Penghargaan tahunan ini diberikan dalam sebuah resepsi di Hotel Santika, Jakarta, Rabu (30/10) malam. Menurut Sekretaris Jenderal AJI, Solahuddin, LKIS dinilai layak mendapatkan penghargaan itu karena gagasan-gagasannya tentang pluralisme. "Setelah kasus bom Bali, kita jadi sadar akan pentingnya pluralisme. Dan, organisasi yang paling awal bicara soal gagasan pluralisme salah satunya adalah LKIS," kata Solahuddin. Tak hanya itu. Menurut dia, lembaga itu juga mengkampanyekan gagasan pluralisme itu dalam gerakan praktis. Salah satunya contohnya adalah upayanya untuk menetralisir gerakan di Tasikmalaya yang menginginkan agar ada penerapan syariat Islam di daerah tersebut. Selain itu, lembaga yang telah menerbitkan sekitar 120 judul buku itu juga aktif mengkampanyekan idenya melalui buletin Ikhti...

25 Oktober 2002 TEMPO Interaktif, Tangerang: Ketua Tim Elang Mabes Polri Komisaris Besar Polisi Gories Mere meminta hakim menghadirkan saksi dari polisi AS yang khusus menangani minuman keras dan obat-obatan, DEA. Soal ini disampaikan Gories saat menjadi saksi dalam sidang dengan terdakwa pemilk pabrik ekstasi di Tangerang, Ang Kiem Soei, Kamis (24/10). Menurut Gories, yang ditunjuk sebagai tim yang khusus memburu Kiem Soei, keterangan dari DEA itu untuk membuktikan bahwa Ang Kiem Soei itu memiliki jaringan internasional dalam bisnis ekstasinya. Dan, masih kata Gories, petugas DEA itu bersedia dimintai keterangannya. Dalam kesempatan itu, Ketua Majelis Hakim M. Hatta Ali SH, menyatakan, "Kami akan mempertimbangkannya." Dalam sidang, Gories juga mengajukan permintaan untuk menampilkan arus keluar masuk uang dari perdagangan ekstasi yang dilakukan Kiem Soei. Namun, karena alasan keterbatasan waktu, Hakim meminta gambaran arus uang itu diserahkan saja ke jaksa. Saat ditanya apak...

21-8-2002 / 14:54 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: Hakim Agung Benyamin Mangkoedilaga yakin kasus pelanggaran HAM di Timor Timur tidak akan sampai ke International Criminal Court (Peradilan Kejahatan Internasional). Demikian disampaikan Benyamin, Senin (21/8), saat ditanya pendapatnya tentang adanya desakan LSM internasional agar kasus ini dibawa ke pengadilan internasional. Menurut Benyamin, kalau pun dipaksa, tindakan itu melanggar salah satu asas dalam hukum internasional, yaitu sesorang tidak bisa diadili dua kali dalam perkara yang sama atau nebis in idem. "Jadi saya haqqul yaqin masalah ini tidak akan ke pengadilan internasional," kata pria yang juga diundang saat PBB membuat lembaga peradilan internasional di Denhaag, Belanda, Maret 2002 lalu. Keyakinan Bunyamin ini juga karena konstelasi politik internasional lebih berpihak kepada Indonesia. Dijelaskannya, untuk menggelar peradilan internasional, terlebih dahulu harus ada persetujuan dari Dewan Keamanan PBB. Untuk mempe...

BERUNTUNG nian koruptor di negeri ini. Walau divonis bersalah oleh pengadilan, mereka masih berhak dicalonkan menjadi anggota legislatif pada Pemilihan Umum 2004. Meski divonis bersalah di pengadilan negeri, bahkan lalu dikukuhkan pengadilan tinggi, bergegaslah naik banding ke Mahkamah Agung. Sebelum putusan hukum tetap itu tiba, Anda masih berpeluang manggung di Senayan sampai mulut berbuih-buih. Kembali menjadi ketua Dewan terhormat pun silakan. Para konco setabiat (garong, pemerkosa, pengedar narkoba, pembunuh)--asalkan belum berkekuatan hukum tetap--silahken melangkah ke Senayan. "Kalau masih status terdakwa dan belum memiliki kekuatan hukum tetap, boleh dicalonkan," kata Rully Chairul Azwar, anggota Panitia Khusus Undang-Undang Pemilu dari Golkar. Kalau tidak, bos besarnya, Akbar Tandjung, bisa terjegal. Bukankah Ketua Umum Golkar itu telah divonis tiga tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah terbukti mengkorupsi dana Badan Urusan Logistik (Bulog)? Dan...

Nilai korupsi temuan BPKP di Departemen Keuangan Rp 2,09 triliun--tertinggi di antara semua instansi. Tapi, mereka tak percaya. BELUM lagi hilang penat di badan, dan mungkin masih mengalami jet lag, juru bicara Kejaksaan Agung, Antasari Azhar, harus menjawab banyak pertanyaan. "Padahal saya baru hari ini masuk kantor setelah naik haji," katanya, Jumat pekan lalu. Temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dilansir sebelumnya memang tinggal menanti jawaban sang Pejabat Humas Gedung Bundar. Release temuan tindak pidana khusus atau korupsi di 26 lembaga negara untuk triwulan III/2002 yang disampaikan BPKP dua pekan lalu memang "bom Bali" yang lain. Dilaporkan, ada 734 kasus korupsi bernilai kerugian Rp 3,1 triliun dan US$ 205,4 juta. Jumlah ini melebihi anggaran untuk penyelenggaraan pemilu serta pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung pada 2004, yang Rp 3,609 triliun. Kejaksaan Agung mengaku sudah bergerak menangani berbagai temuan yang...

Banjir dan tanah longsor menandai hadirnya tahun 1999. Bencana ini, dalam kondisi politik masa kini, berpotensi memancing kerusuhan. JANGAN tinggal di Indonesia kalau tak mau kehujanan dan ke panasan. Soalnya, bila hujannya ke terlaluan, atau panasnya keterlaluan, bukan saja terasa tak nyaman, itu bisa menjadi bencana. Contohnya, ya, di bulan Januari ini, dan menurut Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG)--lembaga yang kegiatannya, antara lain, memprediksi musim--berlanjut di bulan Februari. Itulah soal hujan yang terus-menerus dan hampir merata di berbagai tempat di Indonesia. Yang sudah terjadi, misalnya, yang melanda Surabaya. Di daerah bernama Tenggilis di ibu kota Jawa Timur itu memang selalu banjir di musim hujan. "Biasanya, dua tiga jam sesudah hujan reda, air surut," kata seorang warga. Tapi, di Tahun Baru lalu, ahyang menggenangi badan jalan baru surut setelah dua hari. Warga setempat menuduh Komplek Ruko Rungkut Megah Raya yang menyebabkan air hujan menggenang dan ta...

Musyawarah pimpinan PKB resmi dukung Megawati. Kandaskah poros tengah? AKHIRNYA Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menentukan pilihan. Senin, 16 Agustus lalu, secara resmi Ketua Umum DPP PKB Mathori Abdul Djalil menyatakan mendukung Megawati sebagai calon presiden. "Pertemuan ini menegaskan kebenaran rumor yang berkembang bahwa PKB mendukung PDIP untuk memimpin pemerintahan. Istilahnya kami ini mau besanan," ungkap Mathori. Mathori mengatakan keputusan ini adalah hasil keputusan musyawarah pimpinan (muspim) PKB yang berlangsung di Jakarta 15- 16 Agustus lalu. Secara keseluruhan dalam muspim, ungkap dia, sama sekali tidak ada perdebatan-perdebatan tentang presiden perempuan, atau pertanyaan mengapa Mega. "Malah, pimpinan DPW-DPW maunya PKB secara eksplisit menyebut nama bagi calon presiden yang didukung. Tapi, kami memilih cara yang cukup bijak, untuk tidak menyebut nama," tutur Mathori. Gayung pun bersambut. Mega yang tampil cerah hari itu menyatakan menerima dukungan....